Page 191 - BUKU 1. PPR INDUSTRI TK. 1
P. 191

Ketentuan  Pidana

                        Setiap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan pidana dengan denda serta kurungan
                        yang diatur sebagai berikut:


                          Pemanfaatan  tenaga  nuklir  non  reaktor  (seperti  penggunaan  zat  radioaktif  dan
                            ataupun  sumber  radiasi  lainnya  untuk  radiografi,  logging,  gauging,  analisis

                            perunut,  penelitian, kedokteran yang  meliputi diagnosa pesawat  sinar-X, terapi,
                            kedokteran nuklir, dan lain-lain) dioperasikan tanpa izin  akan dikenakan denda

                            paling banyak sebesar Rp.100.000.000,00 dan bila tidak mampu membayar denda
                            tersebut maka dikenakan pidana kurungan paling lama 1  tahun (ps.43)


                           Petugas  tertentu  (seperti  Petugas  Proteksi  Radiasi,  Ahli  Radiografi,  Operator
                            Radiografi, Petugas Perawatan, Petugas Dosimetri, Operator Reaktor, Supervisor

                            Reaktor) bekerja tanpa izinakan dikenakan pidana penjara paling lama 2  tahun
                            dan/atau  didenda  paling  banyak  Rp.50.000.000,00.  Dalam  hal  tidak  mampu

                            membayar denda maka terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam)
                            bulan. (ps.42).


                          Penghasil  limbah  radioaktif  tingkat  rendah  dan  tingkat  sedang  tidak  mengikuti

                            cara pengelolaan akan didenda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Dan bila tidak
                            mampu membayar denda akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun (ps. 44 ayat
                            2 dan ayat 3).


                       B.  Peraturan Pemerintah


                        1.  Peraturan  Pemerintah  No.  29  tahun  2008  tentang  Perizinan  Pemanfaatan
                           Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir



                          Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:


                           a.  Persyaratan  dan  tata  cara  perizinan  yang  disesuaikan  dengan  kelompok
                              pemanfaatan yang terdiri dari kelompok A, B dan C. Persyaratan izin terdiri dari



                        8 |                                                               Peraturan Perundangan Ketenaganukliran, DPK – BRIN, 2023
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196