Page 10 - Paduan Belajar Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Ahli Berbasis Ms Excel._Neat

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan

undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak

mendapat balas jasa secara langsung. sebagai warga negara

yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum sebagai wajib

pajak, memiliki kewajiban yang bersifat memaksa untuk

membayar pajak, hal tersebut sudah diatur dalam undang-

undang No.16 tahun 2009.

Pajak terdiri dari berbagai jenis yaitu berdasarkan lembaga

pemungutan dibagi menjadi pajak pusat (PPN, PPH, PPNBM, dan

bea material) dan pajak daerah (pajak kendaraan bermotor,

hotel, rokok, dan sebagainya), berdasarkan cara pemungutan

dibagi menjadi pajak langsung (PBB, PKB, dan PPH) dan pajak

tidak langsung (Pajak ekspor, bea masuk, dan PPN), dan

berdasarkan sifatnya dibagi menjadi pajak subjektif

(memperhatikan kemampuan keuangan harus pajak) dan pajak

objektif (PPN dari barang yang dikenakan pajak).

Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak ada pada

pasal 23 A UUD 1945. dengan membayar pajak, warga negara

telah memenuhi kewajibannya pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945

yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan

negara. dari kewajiban membayar pajak dapat diuraikan nilai-

nilai yang terkandung di dalam sila pancasila.

Begitu juga tenaga ahli tentunya memiliki kewajiban pada

membayar pajak terutama pajak penghasilan pasal 21 atas

energi pakar. Pembayaran pajak tenaga ahli tentunya harus

sesuai dengan perhitungan tarif serta perhitungan dari PPh

pasal 21 atas tenaga pakar.

5