Page 178 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx
P. 178

- 150 -



                     15. Dokumen  penilaian  Kinerja  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  13

                         digunakan sebagai acuan oleh PyB dalam:
                         a)  mengidentifikasi  dan  merencanakan  kebutuhan  pendidikan

                              dan/atau pelatihan;

                         b)  mengembangkan kompetensi;
                         c)  pemberian tunjangan;

                         d)  pertimbangan mutasi, dan promosi;

                         e)  memberikan  penghargaan  dan  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan
                              ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

                         f)  menindaklanjuti  permaslaahan  yang  ditentukan  dalam  penilaian

                              SKP dan Perilaku Kerja.


               B.    PENGHARGAAN
                     1.  Penghargaan yang dapat diberikan atas hasil penilaian kinerja adalah

                         prioritas  untuk  diikutsertakan  dalam  program  kelompok  rencana

                         suksesi serta prioritas untuk pengembangan kompetensi.
                     2.  Selain  2 jenis penghargaan diatas, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat

                         memberikan  penghargaan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

                         perundang-undangan.
                     3.  Pemberian  penghargaan  atas  hasil  penilaian  Kinerja  dilakukan

                         berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS sesuai ketentuan
                         peraturan perundang-undangan.

                     4.  Dokumen  penilaian  Kinerja  dapat  digunakan  sebagai  dasar

                         pembayaran tunjangan Kinerja.
                     5.  Pembayaran tunjangan Kinerja mengikuti ketentuan dalam peraturan

                         pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan , dan fasilitas.


               C.    SANKSI

                     Pemberian  sanksi  atas  hasil  penilaian  Kinerja  dilakukan  berdasarkan

                     pertimbangan  Tim  Penilai  Kinerja  PNS  sesuai  ketentuan  peraturan
                     perundang-undangan.

                                                             MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

                                                              NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI


                                                                                   ttd


                                                                          TJAHJO KUMOLO
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183