Page 197 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx
P. 197

- 160 -



               2.    TAHAP  KEDUA:  MENYUSUN  RENCANA  SKP  PEJABAT  PIMPINAN  TINGGI  DAN  PIMPINAN  UNIT  KERJA  MANDIRI  DAN  TAHAP
                     KETIGA:  MENGELOMPOKKAN  RENCANA  KINERJA  BERDASARKAN  PERSPEKTIF  PENERIMA  LAYANAN,  PROSES  BISNIS,
                     PENGUATAN INTERNAL, DAN ANGGARAN

                                                                                           Tabel 5
                                                                                        Format A.2.1
                                                                            Rencana SKP Direktur Jenderal III

               Periode Penilaian: … Januari sd … Desember
                                          PEGAWAI YANG DINILAI                                                         PEJABAT PENILAI KINERJA
                 NAMA                                                                           NAMA
                 NIP                                                                            NIP (*opsional)
                 PANGKAT/GOL                                                                    PANGKAT/GOL
                 RUANG                                                                          RUANG
                 JABATAN              Direktur Jenderal III                                     JABATAN              Menteri

                 UNIT KERJA           Direktorat Jenderal III                                   INSTANSI             Instansi Pusat

                   PERSPEKTIF*        NO.          RENCANA KINERJA                                  INDIKATOR KINERJA INDIVIDU                                 TARGET
                         (1)           (2)                   (3)                                                    (4)                                            (5)
                 A.  KINERJA UTAMA
                 Penerima               1    Meningkatnya            pelayanan  Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman yang                   61,95%
                 Layanan/                    infrastruktur  perumahan  dan  layak dan aman melalui pendekatan smart living
                 Stakeholder                 permukiman  yang  layak  dan
                                             aman
                                        2    Meningkatkan kualitas layanan  Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit kerja lingkup  3,5 dari skala 5
                                             Direktorat Jenderal III              Direktorat Jenderal III
                 Proses Bisnis         3.    Tersusunnya  revisi  Undang- Presentase             penyelesaian     revisi   Undang-Undang       Republik          100%
                                             Undang Republik Indonesia No.  Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sampai
                                             28    Tahun      2002     tentang  tahap harmonisasi di Kemenkumham
                                             Bangunan Gedung
                                       4.    Tersusunnya       RPP     tentang  Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU                     100%
                                             Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.  No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampai tahap harmonisasi di
                                             6 Tahun 2017 tentang Arsitek         Kemenkumham
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202