Page 198 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx
P. 198
- 160 -
2. TAHAP KEDUA: MENYUSUN RENCANA SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI DAN TAHAP
KETIGA: MENGELOMPOKKAN RENCANA KINERJA BERDASARKAN PERSPEKTIF PENERIMA LAYANAN, PROSES BISNIS,
PENGUATAN INTERNAL, DAN ANGGARAN
Tabel 5
Format A.2.1
Rencana SKP Direktur Jenderal III
Periode Penilaian: … Januari sd … Desember
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Direktur Jenderal III JABATAN Menteri
UNIT KERJA Direktorat Jenderal III INSTANSI Instansi Pusat
PERSPEKTIF* NO. RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
Penerima 1 Meningkatnya pelayanan Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman yang 61,95%
Layanan/ infrastruktur perumahan dan layak dan aman melalui pendekatan smart living
Stakeholder permukiman yang layak dan
aman
2 Meningkatkan kualitas layanan Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit kerja lingkup 3,5 dari skala 5
Direktorat Jenderal III Direktorat Jenderal III
Proses Bisnis 3. Tersusunnya revisi Undang- Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik 100%
Undang Republik Indonesia No. Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sampai
28 Tahun 2002 tentang tahap harmonisasi di Kemenkumham
Bangunan Gedung
4. Tersusunnya RPP tentang Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU 100%
Peraturan Pelaksanaan UU No. No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampai tahap harmonisasi di
6 Tahun 2017 tentang Arsitek Kemenkumham

