Page 198 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx
P. 198

- 160 -



 2.   TAHAP  KEDUA:  MENYUSUN  RENCANA  SKP  PEJABAT  PIMPINAN  TINGGI  DAN  PIMPINAN  UNIT  KERJA  MANDIRI  DAN  TAHAP
 KETIGA:  MENGELOMPOKKAN  RENCANA  KINERJA  BERDASARKAN  PERSPEKTIF  PENERIMA  LAYANAN,  PROSES  BISNIS,
 PENGUATAN INTERNAL, DAN ANGGARAN

 Tabel 5
 Format A.2.1
 Rencana SKP Direktur Jenderal III

 Periode Penilaian: … Januari sd … Desember
 PEGAWAI YANG DINILAI     PEJABAT PENILAI KINERJA
 NAMA      NAMA
 NIP      NIP (*opsional)
 PANGKAT/GOL   PANGKAT/GOL
 RUANG      RUANG
 JABATAN   Direktur Jenderal III   JABATAN   Menteri

 UNIT KERJA   Direktorat Jenderal III   INSTANSI   Instansi Pusat

 PERSPEKTIF*   NO.   RENCANA KINERJA   INDIKATOR KINERJA INDIVIDU   TARGET
 (1)   (2)   (3)      (4)                                            (5)
 A.  KINERJA UTAMA
 Penerima   1   Meningkatnya   pelayanan  Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman yang   61,95%
 Layanan/   infrastruktur  perumahan  dan  layak dan aman melalui pendekatan smart living
 Stakeholder   permukiman  yang  layak  dan
 aman
 2   Meningkatkan kualitas layanan  Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit kerja lingkup  3,5 dari skala 5
 Direktorat Jenderal III   Direktorat Jenderal III
 Proses Bisnis   3.   Tersusunnya  revisi  Undang- Presentase   penyelesaian   revisi   Undang-Undang   Republik   100%
 Undang Republik Indonesia No.  Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sampai
 28   Tahun   2002   tentang  tahap harmonisasi di Kemenkumham
 Bangunan Gedung
 4.   Tersusunnya   RPP   tentang  Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU   100%
 Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.  No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampai tahap harmonisasi di
 6 Tahun 2017 tentang Arsitek   Kemenkumham
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203