Page 205 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx
P. 205
- 164 -
3. TAHAP KEEMPAT: MENYUSUN MANUAL INDIKATOR KINERJA UNTUK PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN
TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
Tabel 7
Format A.3
Manual Indikator Kinerja SKP Direktur II
Periode Penilaian: … Januari sd … Desember
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN Direktur II JABATAN Direktur Jenderal III
UNIT KERJA Direktorat II UNIT KERJA Direktorat Jenderal III
PERSPEKTIF Penerima Layanan/ Stakeholder
RENCANA Meningkatnya kualitas bangunan Gedung yang menjamin keselamatan, Kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi
KINERJA penggunanya
DESKRIPSI Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa Pemerintah menyelenggarakan
RENCANA pembinaan bangunan Gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan
KINERJA bangunan Gedung. Penyelenggaraan bangunan Gedung meliputi kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan
teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Tertib penyelenggaraan
bangunan Gedung dimaksudkan untuk menjamin keandalan teknis bangunan Gedung dari segi keselamatan, Kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan.
INDIKATOR Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Nilai Indeks Penyelenggaraan Bangunan Gedung minimal Baik
KINERJA
UTAMA:
DESKRIPSI: Definisi
Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah menerapkan peraturan perundang-undangan tentang Bangunan Gedung
beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri), maka diperlukan suatu alat penilai:
Indeks penyelenggaraan Bangunan Gedung mengukur penerapan peraturan perundangan tersebut secara kuantitatif, yang
dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut:
