Page 17 - DASAR HUKUM JABATAN FUNGSIONAL

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Pengangkatan dari Jabatan Lain

a. PNS yang diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan
Fungsional Assessor dapat dipertimbangkan dengan ketentuan
sebagai berikut :

1) Mengikuti proses seleksi dan dinyatakan memenuhi
persyaratan kompetensi sebagai Assessor;
2) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1);
3) Bagi yang memiliki latar belakang pendidikan lintas
kualifikasi pendidikan yang ditetapkan sebelumnya akan
ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dengan pertimbangan instansi Pembina;
4) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun,;

5) Tersedianya formasi untuk Jabatan Fungsional Assessor.
b. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang
jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit.

c. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

d. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah angka
kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan
tugas dibidang penilaian kompetensi manajerial, sepanjang bukti
fisik lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan
tugas pokok Jabatan Fungsional Assessor.
 Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Assessor ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah setelah mendapat
rekomendasi/surat pertimbangan Kepala BKN.

17