Page 25 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 25

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

              A. HASIL PENGAWASAN PROGRAM BLUE

                     ECONOMY


                      1. PERLUASAN KAWASAN KONSERVASI LAUT

























                             Laut  sangat  berperan  penting  dalam  mencegah  dampak  bencana  alam
                         terhadap  masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan  pesisir.  Ekosistem  didalam  laut
                         antara  lain  terumbu  karang  dan  mangrove  mempunyai  fungsi  dalam
                         keseimbangan ekosistem antara lain sebagai penghalang (barrier) dari dampak
                         banjir dan tsunami.


                             Sebagai negara kepulauan, pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis hak
                         untuk  nelayan  dan  pelaku  usaha  menjadi  pekerjaan  yang  cukup  berat  bagi
                         pemerintah  Indonesia.  Oleh  karena  itu  KKP  telah  menyiapkan  peta  jalan
                         (roadmap) pengelolaan laut secara berkelanjutan di Indonesia. Program pertama
                         dari  lima  program  prioritas  yang  mendukung  ekonomi  biru  yaitu  perluasan
                         kawasan konservasi laut sebanyak 30 persen atau setara dengan 97,5 juta ha
                         yang  ditargetkan  tercapai  pada  2045,  dengan  tujuan  untuk  memelihara
                         ketersediaan sumber daya ikan di Indonesia.


                             Dalam mendukung pelaksanaan program perluasan kawasan konservasi laut
                         tersebut,  DJPSDKP  telah  melakukan  kegiatan  pengawasan  atas  kawasan
                         konservasi  laut  melalui  kegiatan  pengawasan  kepatuhan  pemanfaat/pelaku
                         usaha  Kawasan  konservasi  sebanyak  154  pelaku  usaha;  pengadaaan  sarana

                         pengawasan  sumber  Daya  Kelautan  sebanyak  6  (enam)  unit;  Supervisi  dan
                         Bimbingan  Teknis  Pengawasan  Kawasan  Konservasi;  Koordinasi  Pelaksanaan
                         Pengawasan  Kawasan  Konservasi  sebanyak  1  (satu)  kegiatan;  dan  Supervisi
                         Pembinaan Pokmaswas Kawasan Konservasi di 34 Provinsi.



                                                                                                                13
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30