Page 28 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 28
Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023
c. Mendorong pelaku usaha yang melanggar untuk melaksanakan kepatuhan
perizinan berusaha terhadap pemanfaatan ruang laut dengan memenuhi
ketentuan perizinan berusaha pemanfaatan di laut.
Permasalahan
Berdasarkan fungsi quality assurance dan consulting yang telah dilakukan
oleh Inspektorat Jenderal bahwa masih terdapat permasalahan yang dihadapi
DJPSDKP dalam pengawasan kawasan konservasi laut, antara lain:
a. Variabel pelanggaran sebagai dasar perhitungan denda administrasi, antara
lain nilai investasi, luas reklamasi, dan waktu pelanggaran masih lemah.
b. Terdapat benturan fungsi dan kewenangan dalam proses penyelesaian
sengketa antara KKP, KLHK dan Kemenhub dalam pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil khususnya kawasan konservasi.
Saran
Terhadap permasalahan yang dihadapi DJPSDKP dalam pengawasan kawasan
konservasi laut telah diberikan rekomendasi, yaitu:
a. Mengusulkan revisi Juknis Pengenaan Sanksi Administratif di bidang kelautan
dan perikanan perihal rincian definisi, contoh perhitungan yang ditetapkan dan
lampiran data dukung atas variabel pelanggaran (nilai investasi, luas
reklamasi, dan waktu pelanggaran) sebagai dasar perhitungan denda
administrasi.
b. Melakukan koordinasi dengan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
terkait keputusan/arahan penyelesaian kasus di kawasan konservasi.
“Saya juga ingin menginformasikan bahwa
perlindungan 30% wilayah laut merupakan bagian
dari 5 Strategi Ekonomi Biru KKP. Kawasan
Konservasi akan mendukung produksi ikan,
penyerapan karbon, serta produksi oksigen dari
laut,”
Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan
16
