Page 27 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

Capaian Positif

Sampai dengan minggu ke-2 bulan Desember 2023, DJPSDKP telah
mengimplementasikan saran dari Inspektorat Jenderal dengan menetapkan
sanksi administratif berupa denda administrasi atas 4 (empat) kasus pelanggaran
kawasan konservasi senilai Rp700.098.626,00 dari total 5 (lima) kasus
pelanggaran, dan seluruhnya telah disetorkan ke kas Negara.

Kasus pelanggaran atas kawasan pulau-pulau kecil dan perairan
konservasi terdiri dari: sekitarnya di kawasan konservasi
a. Sebanyak 3 (tiga) kasus pelanggaran tanpa dilengkapi PKKPRL dan perizinan
kegiatan reklamasi di kawasan berusaha lainnya oleh PT Pulau Bawah
konservasi senilai Rp321.653.658,00, dengan denda administrasi senilai
yaitu kegiatan reklamasi di kawasan Rp378.444.968,00; serta;
konservasi tanpa dilengkapi dokumen c. Sebanyak 1 (satu) kasus pelanggaran

Persetujuan/Konfirmasi Kesesuaian kegiatan pemanfaatan pulau-pulau
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kecil di kawasan konservasi kehutanan
(PKKPRL) dan Izin Pelaksanaan tanpa dilengkapi dengan perizinan
Reklamasi oleh PT Bintan Batam berusaha berupa rekomendasi
Pratama dengan denda administrasi pemanfaatan pulau-pulau kecil
senilai Rp64.137.898,00; PT Tiran dengan luas dibawah 100 km persegi
Indonesia dengan denda administrasi oleh CV North Pagai Bungalows, saat
senilai Rp254.713.760,00, dan CV ini masih dalam proses koordinasi
Mata le Resort dengan denda senilai dengan Unit Pelaksana Teknis
Rp2.802.000,00; Kementerian Lingkungan Hidup dan
b. Sebanyak 1 (satu) kasus pelanggaran Kehutanan setempat.

kegiatan pemanfaatan ruang laut,

Inspektorat Jenderal turut berperan aktif dalam proses penanganan ke-5
kasus tersebut di atas, dengan memberikan masukan sebagai bahan

pertimbangan dalam penetapan sanksi administratif, antara lain:
a. Luas reklamasi yang melanggar dan nilai investasi atas luasan reklamasi yang
telah direalisasikan sebagai dasar perhitungan denda administratif agar
didukung dengan dokumen dan data yang valid/absah.
b. Pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki dokumen PKKPRL,
dan pelanggaran pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki
Perizinan Berusaha perihal pemanfaatan di laut agar diperhatikan potensi dan
dampak pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dengan

memenuhi persyaratan dokumen lingkungan.

15