Page 31 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 31

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP



                         Adapun pembagian zona PIT tergambar pada Gambar 4.




























                         Gambar 4. Pembagian Zona PIT



                                                                        memberikan       keyakinan      yang
                                                                        memadai  bahwa  implementasi
                                                                        kebijakan  PIT  telah  dilaksanakan
                                                                        secara  ekonomis,  efisien,  efektif
                                                                        serta  memenuhi  azas  ketaatan
                             Sebagai salah satu dari 5 (lima)           terhadap  peraturan  perundang-

                         Agenda  Program  Prioritas  KKP,               undangan     yang    berlaku,    dan
                         pelaksanaan            implementasi            memberikan             rekomendasi
                         kebijakan PIT ini telah dikawal oleh           terhadap                kelemahan/
                         Inspektorat     Jenderal     melalui           penyimpangan  yang  ditemukan
                         kegiatan      pengawasan         baik          dalam       rangka       mendorong
                         pengawasan  yang  bersifat  quality            terwujudnya         tujuan       dan
                         assurance  maupun  consulting.                 akuntabilitas kinerja.
                         Pengawasan  dilakukan

                         sebanyak      68     kali,
                         meliputi 4 kali kegiatan
                         Evaluasi, 8 kali kegiatan
                         Pemantauan  dan  56
                         kali            kegiatan
                         Pengawasan Lainnya.


                             Pengawasan
                         dilakukan        sebagai
                         upaya        Inspektorat
                         Jenderal           untuk                                                               19
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36