Page 34 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

d) Belum memahami proses migrasi perizinan melalui aplikasi e-PIT.
5) Nakhoda dan pemilik kapal
sebagian besar belum mengetahui
tata cara penggunaan dan pengisian Kewajiban

pada aplikasi e-PIT serta masih Penggunaan Aplikasi e-
ditemukannya kelemahan pada PIT
aplikasi e-PIT dimaksud, yaitu: Mengacu pada Surat Edaran Nomor
B.1337/MEN-KP/XII/2022 tanggal 30
a) Hanya dapat diakses melalui Desember 2022 yang mulai berlaku pada
handphone berbasis Android, tanggal 1 Januari 2023, bahwa kapal
b) Surat Perintah Pembayaran penangkap ikan dan pengangkut ikan harus
menggunakan e-PIT untuk:
(SPP) Pungutan Hasil Perikanan a) Pengajuan permohonan Standar Laik
(PHP) tidak dapat di unduh, Operasi;
b) Pengajuan permohonan Persetujuan
c) Belum terdapat menu
Berlayar;
perbaikan/edit jika terjadi c) Pelaporan log book;
kesalahan penginputan data, d) Pengajuan Surat tanda Bukti Lapor
Kedatangan Kapal;
d) Belum terdapat helpdesk yang e) Penghitungan PNBP PHP
menangani pengaduan atas Pascaproduksi;
penggunaan e-PIT; f) Pemantauan pemanfaatan kuota
penangkapan ikan.
6) Adanya perbedaan Surat Keputusan
Penempatan Syahbandar dengan
penempatan pegawai.

b. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur
atau keseluruhan prosedur (2.03.01)
Dalam menunjang pelaksanaan
implementasi kebijakan PIT,

dibutuhkan Petugas Pendataan yang Detasering
melakukan perhitungan terhadap berat Pada tahun 2023 telah ditetapkan kebijakan
ikan yang didaratkan. Perhitungan yang detasering sebagai upaya mengatasi
dihasilkan oleh Petugas Pendataan keterbatasan SDM di Pelabuhan Daerah,
dengan mengacu pada Keputusan Menteri
nantinya akan menjadi data KP nomor 141 Tahun 2023. Kebijakan
pembanding atas berat ikan yang tersebut memungkinkan dilakukannya
pendampingan pelaksanaan kebijakan PIT
dilaporkan oleh pemilik kapal melalui dan penarikan PNBP Pascaproduksi di
Laporan Perhitungan Mandiri (LPM). pelabuhan pangkalan oleh Pegawai DJPT.
Namun, kebijakan detasering dibatasi
Berdasarkan hasil pengawasan, hanya untuk satu tahun anggaran oleh
ditemukan bahwa: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan, sehingga masih dibutuhkan
1) Belum adanya SOP terkait verifikasi solusi lebih lanjut untuk mendukung
dan rekosiliasi data mengakibatkan pelaksanaan kebijakan PIT pada Tahun
2024.
a) LPM belum dapat diyakini
kewajarannya karena tidak

22 dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator, atas kapal yang melakukan