Page 38 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

d. Regulasi turunan Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 khususnya terkait
pembagian kuota dan produktivitas alat tangkap masih dalam proses
penyelesaian;
e. Pembagian kuota:

1) Pada Pelabuhan Pangkalan yang telah ditetapkan;
2) Pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pendistribusian kuota
nelayan lokal dan kecil.
f. Perhitungan dan pendistribusian kuota pada pelabuhan pangkalan PIT,
perlu memperhatikan:
1) Penentuan kapasitas pelabuhan pangkalan sebagai dasar pemberian
kuota pelabuhan pangkalan;
2) Keberadaan tangkahan dan dampak yang ditimbulkan bila tangkahan

dilarang digunakan sebagai pelabuhan pangkalan sedangkan sarana dan
prasarana di pelabuhan pangkalan di setiap zona tidak memadai;
3) Persyaratan pelabuhan pangkalan yang harus memiliki fasilitas pokok,
fungsional dan penunjang, sedangkan persyaratan tersebut belum
seluruhnya dapat dipenuhi terutama oleh pelabuhan perikanan milik
daerah.
g. Revisi PP 85 Tahun 2021
Pungutan terhadap kuota penangkapan ikan dan pemindahan kuota
penangkapan antar SIUP belum diatur pada usulan revisi PP 85 Tahun 2021
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku di KKP;
Perhitungan kuota setiap kapal penangkapan ikan;

h. Perlu dilakukan revisi Keputusan Menteri KP tentang produktivitas kapal
penangkap ikan sebagai dasar penentuan kuota awal; Perlunya penerbitan
keputusan direktur jenderal mengenai verifikasi terhadap hasil perhitungan
mandiri;
i. Penyiapan standar dan operasional prosedur mengenai mekanisme
rekonsiliasi data antara petugas pendataan dengan pemilik kapal sebelum
masuk dalam LPM serta tindak lanjut jika terjadi perbedaan;
j. Simulasi pelaksanaan PIT perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

kendala dan permasalahan dan melakukan antisipasi serta perbaikan
sebelum diterapkan pada tahun 2025;
k. Perlunya koordinasi secara intensif antara pengawas perikanan dan
syahbandar dalam pelaksanaan penangkapan ikan terukur.

26