Page 39 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

Saran

Atas permasalahan yang ditemukan, Inspektorat Jenderal selaku APIP telah
memberikan rekomendasi/saran berupa:
a. Melakukan koordinasi intensif:
1) DJPT dengan DJPSDKP mengenai:
a) Potensi transhipment kapal izin pusat ke kapal izin daerah untuk
bahan verifikasi LPM;
b) Pertukaran data perizinan dan hasil pengawasan untuk mendukung
PIT;

c) Koordinasi pengawasan dan mengoptimalkan sistem pengawasan
kapal perikanan (SPKP) serta menginplementasikan SPKP pada kapal
perijinan daerah.
2) DJPT dengan pemerintah daerah (Dinas) mengenai:
a) Dukungan SDM daerah terhadap kegiatan PIT syahbandar, pengawas
perikanan, dan petugas pendataan;
b) Penyediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Pangkalan di UPTD
untuk dermaga kapal bongkar dan kapal tambat, rehabilitasi kolam
Pelabuhan, dan ruang kerja;
c) Peran Pengawas Perikanan Daerah untuk mencegah/menindak kapal
yang melakukan pelanggaran sampai dengan 12 mil atau di atas 12 mil;

d) Penerbitan izin kapal izin daerah yang beroperasi di atas 12 mil
(didorong migrasi ke izin pusat).
b. Penetapan pelabuhan pangkalan dalam perizinan perlu memperhatikan
kapasitas pelabuhan pangkalan;
c. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan pangkalan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)/Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN);
d. Menyelesaikan regulasi turunan Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2023

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
tentang Penangkapan Ikan Terukur, khususnya terkait pembagian kuota dan
produktivitas alat tangkap.
27