Page 44 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 44

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

                         Pengawasan  PIT  kepada  500  orang,  dan  membantu  advokasi  untuk  nelayan
                         pelintas batas. Dalam pelaksanaan PIT ini, DJPSDKP telah menurunkan 2 (dua)
                         kapal pengawas yang berasal dari hibah dari pemerintah Jepang yaitu Orca 05
                         telah  melakukan  pengawasan  selama  81  hari  operasi,  dan  KP  Orca  06  telah

                         melakukan  pengawasan  selama  47  hari  Operasi  di  Zona  3  PIT,  serta  telah
                         memeriksa  sebanyak  444  kapal,  serta  menangkap  12  kapal  yang  terindikasi
                         melakukan pelanggaran selama Agustus s.d Desember 2023.
                             Sampai  dengan  minggu  ke-2  bulan  Desember  2023  bahwa  DJPSDKP  telah
                         mengimplementasikan  saran  dari  Inspektorat  Jenderal  dengan  menetapkan
                         sanksi  administratif  berupa  denda  administrasi  atas  116  kasus  pelanggaran
                         perizinan  berusaha  bidang  perikanan  termasuk  pelaksanaan  PIT  senilai
                         Rp4.761.593.962,00. Terhadap pengenaan sanksi tersebut, pelaku usaha telah

                         menyetorkan ke kas Negara senilai Rp4.615.495.962,00 atau 96,93% dari total
                         nilai  denda  administrasi  yang  telah  ditetapkan.    Adapun  rekapitulasi  jenis
                         pelanggaran  dan  sanksi  administratif  bidang  perikanan  disajikan  pada  Tabel  2
                         berikut.

                         Tabel 2. Jenis Pelanggaran dan Sanksi Adminstratif Bidang Perikanan periode
                         s.d. Minggu ke-2 Desember 2023

























                             Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DJPSDKP  dalam  pelaksanaan  PIT  berupa

                         pengawasan  terhadap  kepatuhan  perizinan  berusaha  bidang  perikanan  dan
                         pengenaan  sanksi  administratif  terhadap  pelanggaran,  hal  ini  tak  lepas  dari
                         dukungan  Inspektorat  Jenderal  dalam  mendorong  penerapan  aturan  sanksi
                         administratif, serta memberikan masukan atas revisi aturan-aturan pengenaan
                         sanksi  administratif  sehingga  saran  Inspektorat  Jenderal  dapat  meminimalkan
                         multi  tafsir  di  lapangan,  serta  pelaksanaan  pengawasan  kepatuhan  perizinan
                         berusaha bidang perikanan dan pengenaan sanksi administratif menjadi seragam
                         di seluruh Satker lingkup DJPSDKP, yaitu:
                          a.  Usulan  revisi  Petunjuk  Teknis  Pengenaan  Sanksi  Administratif  di  Bidang
                             Perikanan lingkup DJPSDKP, antara lain: mengatur jumlah tangkapan terbesar
   32
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49