Page 47 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

11 Desember 2023 perihal Persetujuan Keringanan PNBP dalam Bentuk
Pembebasan.

Permasalahan

Dalam pengawasan DJPSDKP terhadap pelaksanaan PIT bahwa masih
terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perbaikan dan dapat
dikelompokkan berdasarkan justifikasi kode Atribut Temuan sebagai berikut:

a. Proses Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Bidang Perikanan

yang Terindikasi Melanggar Belum Sesuai Prosedur
1) Pelaku usaha bidang Perikanan yang terindikasi melanggar, namun belum
ditindaklanjuti dengan tahapan ekspose penentuan sanksi administratif.
2) Terdapat pelaku usaha bidang perikanan yang terindikasi melanggar dan
telah dikenakan sanksi administratif, namun penentuan sanksi
administratif tanpa melalui tahapan ekspose oleh Tim Pengenaan Sanksi
Administratif.
3) Pengenaan sanksi administratif berupa Surat Peringatan I dan Surat
Peringatan II atas seluruh dugaan pelanggaran yang berasal dari hasil
analisis SPKP telah melalui tahapan klarifikasi oleh Pengawas Perikanan,
tanpa melalui tahapan ekspose.

4) Proses analisis dan pemeriksaan klarifikasi dugaan pelanggaran yang
berasal dari hasil analisis SPKP kepada Pelaku Usaha yang diduga
melakukan pelanggaran oleh Pengawas Perikanan berlarut-larut,
khususnya untuk jenis pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan dan Jalur
Penangkapan, yaitu melewati jangka waktu yang telah ditetapkan
Keputusan Dirjen PSDKP Nomor 94 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan yaitu: 3
x 24 jam (pemanggilan I), 3 x 24 jam (pemanggilan II), dan 3 x 24 jam

(pemanggilan III).

b. Penetapan Denda Administratif belum Sesuai Ketentuan
1) Harga ikan yang digunakan sebagai dasar perhitungan denda administratif
belum mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan yaitu kesalahan dalam
menentukan jenis ikan yang dominan.
2) Nilai perolehan kapal sebagai dasar menghitung besaran denda
administratif terhadap pelanggaran kepemilikan dokumen Persetujuan
Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) tidak ditentukan sesuai dokumen

resmi yang tersedia, antara lain Akta Jual Beli atau Gross Akta kapal
dan/atau nilai kapal yang ditentukan dari appraisal asset atau juru taksir
dari instansi terkait atau lembaga independen yang bersertifikat.
35