Page 49 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 49
Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP
2) Pemerintah daerah yang menerbitkan perijinan berusaha atas kapal yang
layak dikenakan denda administratif namun belum memiliki instrumen
hukum belum melimpahkan wewenang pengenaan denda kepada
pemerintah pusat (KKP).
e. Belum ada Pengaturan Sanksi Adminitratif perihal Alih Muat dan Rumpon
1) Pelanggaran alih muat oleh kapal angkut yang tidak sesuai perizinan
berusaha, sehingga direkomendasikan diberlakukan sanksi pembekuan
perijinan oleh penerbit izin
2) Sanksi administratif atas pelanggaran importasi komoditas perikanan
hanya dikenakan kepada pemilik izin, adapun pihak lain yang terlibat
seperti distributor tidak terdapat ketentuan pengenaan sanksi
administratifnya, sehingga hanya dapat dilakukan pembinaan.
3) Ketentuan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemasangan
rumpon tanpa izin belum diakomodir dalam peraturan perundangan
tentang administratif.
a. Terdapat tunggakan PNBP Pelaku Usaha Perikanan atas Perizinan
berusaha aktif atau tidak memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal
Perikanan (PPKP)
Berdasarkan rekapitulasi sanksi administratif berupa denda administrasi
bidang perikanan periode s.d. Minggu ke-2 Desember 2023 bahwa terdapat
tunggakan PNBP pelaku usaha perikanan atas perizinan berusaha aktif atau
tidak memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) seluruhnya
senilai Rp146.098.000,00 atau 3,07% dari seluruh tagihan PNBP senilai
Rp4.761.593.962,00.
37
