Page 46 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

kesulitan likuiditas, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban jangka
pendeknya.
d. Terhadap permasalahan tersebut, Inspektorat Jenderal telah menyarankan
Sekretaris DJPSDKP agar:

1) Memproses lebih lanjut permohonan keringanan pembayaran PNBP
Terutang dengan mekanisme angsuran atas 4 (empat) pelaku usaha (Sdr.
Gilang Jaelani, pemilik KM. Sumber Sejati; Sdr. Aji Priyambudi Purnomo,
pemilik KM. Aji Laras Rahayu; Sdri. Sugiyanti, pemilik KM. Tasbih Putra – 3;
dan Sdr. Dimas Ramaja Gandi, pemilik KM. Tambah Mulya). Atas
rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dan seluruh pelaku usaha tersebut
telah melunasi melalui mekanisme angsuran pembayaran PNBP.
2) Terhadap 2 (dua) pelaku usaha yang kapalnya terbakar (Sdr. Tarmin,

pemilik KM. Kinantan Kurmina Jaya, dan Sdr. Syahrudin, pemilik KM.
Berkelana 2) dapat dipertimbangkan memperoleh keringanan pembayaran
PNBP Terutang berupa pembebasan karena terjadinya keadaan di luar
kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar berupa kebakaran apabila
semua persyaratan sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 206/PMK.02/2021
telah dipenuhi.
e. Tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal oleh DJPSDKP, yaitu:
1) Sebanyak 4 (empat) pelaku usaha diberikan keringanan pembayaran
dengan mekanisme angsuran, dan telah melunasi angsuran pembayaran
PNBP tersebut.
2) Terhadap 2 (dua) pelaku usaha yang meminta pembebasan pembayaran,

maka DJPSDKP telah melakukan upaya:
a) Mengusulkan persetujuan keringanan PNBP dalam bentuk
pembebasan kepada Kementerian Keuangan; memfasilitasi rapat-
rapat pembahasan antara Kementerian Keuangan, Inspektorat
Jenderal, Biro Keuangan KKP, Dit. PP, Stasiun PSDKP Cilacap dan
Sekretariat DJPSDKP; serta kunjungan ke PPP Tegalsari.
b) Menyelenggarakan rapat dengan Kementerian Keuangan, dan
permintaan data dukung tambahan dari Inspektorat Jenderal untuk

dilakukan analisis kembali oleh Kementerian Keuangan. Kemudian
berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-
469/MK.2/2023, per tanggal tanggal 5 Desember 2023 dinyatakan
bahwa Kementerian Keuangan memberikan persetujuan permohonan
keringanan PNBP Terutang berupa pembebasan atas 2 (dua) pelaku
usaha yang kapalnya terbakar.
c) Berdasarkan surat persetujuan dari Kementerian Keuangan tersebut,
maka DJPSDKP telah memberikan persetujuan keringanan PNBP
dalam bentuk pembebasan sesuai Surat Dinas Dirjen PSDKP Nomor
361/KPA.1-PSDKP/XII/2023 dan 362/KPA.1/PSDKP/ XII/2023, tanggal

34