Page 48 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 48

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

                             3)  Pemilik kapal/penanggung jawab yang dikenakan denda belum membayar
                                dan/atau mengajukan keberatan.

                         c.  Dugaan Pelanggaran Belum Dilengkapi dengan Data Dukung

                             1)  Jumlah hari operasi sebagai salah satu variabel dalam perhitungan denda
                                administratif tidak dilengkapi dengan data dukung yang memadai, antara
                                lain tracking VMS/GPS, hasil permintaan keterangan nakhoda, awak kapal
                                perikanan  dan  saksi-saksi,  serta  bukti
                                lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
                                Selain itu, penerapan hari operasi yang
                                berbeda dengan pengenaan hari operasi
                                pada  kasus-kasus  sebelumnya  tidak

                                memenuhi  asas  keadilan  dan  sangat
                                berpotensi  menjadi  perhatian  pihak
                                eksternal KKP.
                             2)  Terdapat 5 (lima) Rencana Operasi (RO)
                                yang belum ditetapkan oleh Koordinator
                                Operasi  Armada  selaku  Pengendali
                                Operasi  atau  Direktur  Pengawasan
                                Operasi      Armada      (POA)     selaku
                                pengendali       teknis,      seharusnya
                                pelaksanaan  operasi  mengacu  kepada
                                Rencana Operasi yang telah ditetapkan.

                             3)  Data  hasil  operasi  kapal  belum
                                seluruhnya  memuat  identitas  kapal,
                                pergerakan  kapal,  dan  jenis  indikasi
                                pelanggaran.  Seharusnya  data  hasil
                                operasi pesawat udara terhadap target
                                operasi     kapal    sekurang-kurangnya
                                memuat  Identitas  kapal  (nama  kapal
                                atau  tanda  selar  atau  nomor  registrasi

                                kapal     perikanan),    posisi    kapal,
                                pergerakan  kapal  dan  jenis  indikasi
                                pelanggaran.

                         d.  Belum ada koordinasi antara Pemerintah
                             Pusat dan Pemerintah Daerah
                             1)  Penanganan  kasus  pelanggaran  yang
                                dilakukan  oleh  kapal  penangkap  dan
                                pengangkut  ikan  izin  daerah  belum
                                dikomunikasikan kepada pemerintah daerah setempat.


   36
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53