Page 51 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 51
Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP
Kondisi Terkini
Direktorat Jenderal PSDKP telah DJPSDKP belum memiliki SOP
mengawal implementasi ekonomi biru bersama dengan DJPT terkait
KKP antara lain program PIT. implementasi PIT, antara lain
Berdasarkan hasil pengawasan yang mengenai: pemanfaatan Kuota
dilaksanakan oleh Inspektorat II, Penangkapan Ikan berdasarkan kuota
masih terdapat beberapa hal yang per kelompok/jenis ikan; serta
perlu ditindaklanjuti, yaitu: kegiatan pendaratan ikan sejak proses
Pengawasan Belum Spesifik pemberitahuan kedatangan hingga
Pengawasan Sumber Daya Perikanan proses penginputan data hasil
untuk mendukung PIT belum spesifik
dituangkan dalam Permen-KP dan
Petunjuk Teknis tentang Pengawasan
PIT. Seluruh kegiatan pengawasan
perikanan masih menggunakan
instrument hukum sebelum terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan
Terukur. Terhadap kondisi tersebut,
diperlukan Petunjuk Teknis atau SOP
yang dapat mengintegrasikan kegiatan penimbangan yang melibatkan peran
Pengawasan Perikanan secara umum pelaku usaha, pengawas perikanan
dan kegiatan untuk mendukung PIT. dan otoritas pelabuhan perikanan.
SDM Terbatas Regulasi pengenaan sanksi dalam
Jumlah SDM Pengawas Perikanan proses pengusulan
masih sangat terbatas, demikian Pengaturan pengenaan sanksi
halnya dengan jumlah Satker UPT administratif terhadap beberapa jenis
lingkup DJPSDKP yang hanya pelanggaran terkait implementasi PIT
berjumlah 14 lokasi. sebagaimana diatur dalam Peraturan
Terhadap kondisi tersebut, diperlukan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
upaya peningkatan jumlah personil masih dalam proses pengusulan,
Pengawas Perikanan baik PNS yaitu: revisi Permen-KP Nomor 31
maupun P3K, serta peningkatan Tahun 2021 j.o Permen-KP Nomor 26
kelembagaan untuk menambah Tahun 2022 tentang Pengenaan Sanksi
jumlah UPT dan meningkatkan Administratif di Bidang Kelautan dan
eselonisasi UPT yang memiliki rentang Perikanan, serta pengusulan revisi
kendali dan aspek strategis tinggi Peraturan Pemerintah Nomor 85
dalam mendukung implementasi PIT. Tahun 2021 tentang PNBP Lingkup KKP
Belum terdapat SOP untuk mengatur besaran denda
administratif pelanggaran PIT,
39
