Page 55 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan
lingkungan; dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek
ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan berusaha tidak segera
dihentikan; dan/atau kerugian yang lebih besar bagi kelestarian

sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan,
sebagaimana diatur dalam pasal 319 Peraturan Pemerintah nomor 5
Tahun 2021.
e) Perlu dilakukan pembinaan kegiatan usaha tambak udang di Pulau
Karimunjawa untuk menjamin seluruh air limbah domestik yang
dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik,
memastikan penggunaan instalasi pengolahan air limbah domestik
dan saluran air limbah domestik kedap air, sehingga tidak terjadi
perembesan air limbah domestik ke lingkungan, serta mutu air

limbah domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku
mutu air limbah domestik.

Saran

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah direkomendasikan kepada
Direktur Jenderal PSDKP agar:
a. Menginstruksikan Kepala Pangkalan PSDKP Benoa untuk melakukan proses
lebih lanjut terhadap pelaku usaha pembudidaya ikan yang terindikasi
melanggar, namun belum melalui tahap ekspose penanganan pelanggaran.
b. Mengintruksikan Direktur PPSDK, PPSDP, dan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap
untuk:
1) Melakukan pengawasan lanjutan atas dugaan pencemaran perairan dari

kegiatan usaha tambak udang di Pulau Karimunjawa.
2) Melakukan ekspose hasil pengawasan dengan melibatkan Dinas KP
Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perikanan Kab. Jepara, Balai Taman Nasional
Karimunjawa (BTNKJ), Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Pengelolaan
Ruang Laut, Biro Hukum, dan Inspektorat Jenderal.
3) Berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk
melakukan pembinaan CBIB pada Petambak Udang di Pulau
Karimunjawa.

4) Budidaya untuk melakukan pembinaan CBIB pada Petambak Udang di
Pulau Karimunjawa.

43