Page 59 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian WP3K menjadi seragam di
seluruh Satker lingkup DJPSDKP, antara lain:
a. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pelaku usaha di bidang pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pemanfaatan ruang laut dalam

negeri agar dilakukan dengan prinsip ultimum remedium, yaitu
mengedepankan pengenaan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana
sepanjang pelanggarannya tidak mengandung unsur mala in se (suatu
perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur
demikian atau dilarang oleh undang-undang, melainkan karena pada dasarnya
bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat
beradab).
b. Membuat kriteria yang jelas untuk kasus yang akan diselesaikan dengan proses
sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa.

c. Tarif sanksi denda administratif untuk pelanggaran pemanfaatan jenis ikan
dilindungi agar disusun formulasi yang lebih mendekati keadilan. Saat ini
menggunakan rumus: satuan (kg/lembar/ekor) × 5000% × harga patokan ikan,
namun dalam prakteknya dirasakan terlalu memberatkan pelaku usaha
sehingga beberapa kali dikenakan denda mengacu pada PP 60 Tahun 2007
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Sampai dengan minggu ke-2 bulan Desember 2023 bahwa DJPSDKP telah
mengimplementasikan saran dari Inspektorat Jenderal dengan menetapkan
sanksi administratif berupa denda administrasi atas 37 kasus pelanggaran

perizinan berusaha bidang Kelautan senilai Rp15.418.330.558,00. Terhadap
pengenaan sanksi tersebut, pelaku usaha telah menyetorkan ke kas Negara
senilai Rp15.380.970.558,00 atau 99,76% dari total nilai denda administrasi yang
telah ditetapkan. Adapun rekapitulasi jenis pelanggaran dan sanksi administratif
yang telah dikenakan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan PKKPRL tidak sesuai RTR, RZ KAW dan RZ KSNT sebanyak 2 (dua)
kasus senilai Rp742.622.000,00 seluruhnya telah disetorkan ke kas negara.
b. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam
Appendiks CITES II yang tidak memenuhi perijinan berusaha sebanyak 4

(empat) kasus senilai Rp143.102.750,00 seluruhnya telah disetorkan ke kas
negara.
c. Pemanfaatan ruang laut/pesisir/pulau-pulau kecil tidak dilengkapi perizinan
berusaha/PKKPRL/Ijin Reklamasi sebanyak 37 kasus senilai
Rp14.532.605.808,00. Sebanyak 36 kasus senilai Rp14.495.245.808,00 telah
disetorkan ke kas negara dan sebanyak 1 (satu) kasus senilai Rp37.360.000,00
belum dilakukan penyetoran ke kas negara.

47