Page 60 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 60
Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023
Inspektorat Jenderal juga telah memberikan pendampingan berupa telaah
tertulis kepada DJPSDKP perihal pengenaan sanksi administratif pada PT DIA
Batam terkait cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove akibat dari
aktivitas reklamasi. Terhadap kondisi tersebut, Inspektorat Jenderal memberikan
rekomendasi kepada Dirjen PSDKP agar:
a. Pengenaan sanksi atas pelanggaran menggunakan cara dan metode yang
merusak ekosistem mangrove lebih tepat menggunakan sanksi administratif
dari pada sanksi pidana, karena sanksi administratif merupakan sanksi yang
lebih mendekati prinsip keadilan dalam penerapan hukum.
b. Penggunaan faktor koreksi tidak tepat untuk menjadi pengurang nilai denda
administratif.
c. Menginstruksikan kewajiban rehabilitasi atas lokasi reklamasi yang
mengalami kerusakan sesuai ketentuan
Permasalahan
DJPSDKP telah melaksanakan pengawasan dan pengendalian WP3K, serta
kepatuhan perizinan berusaha bidang kelautan, dan pengenaan sanksi
administratif, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan
perbaikan, yaitu:
a. Adanya pengajuan keberatan atas sanksi administratif yang dikenakan dan
pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan denda belum didukung standar
penilaian.
b. Potensi kerusakan barang bukti pelanggaran komoditas ikan yang dilindungi
karena lamanya proses penanganan kasus.
48
