Page 62 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 62

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

                         Kondisi Terkini

                         Direktorat     Jenderal       Sehingga
                         PSDKP telah mengawal          didiperlukan:                    Kondisi Eksisting
                         implementasi ekonomi          a)  Membentuk  Satuan            •   Indonesia memiliki
                         biru    KKP     melalui       Pengawasan  di  setiap               17.504 pulau,
                         pengawasan          dan       Kawasan      Konservasi              17.024 diantaranya

                         pengendalian  wilayah         Nasional;             b)             telah dibakukan,
                         pesisir   dan    pulau-       Menyiapkan       Polsus              terdiri dari 34 pulau
                         pulau              kecil.     PWP3K,  serta  sarana                besar, 111 PPKT,
                         Berdasarkan        hasil      dan          prasarana               dan 16.879 pulau
                         pengawasan         yang       pengawasan  di  setiap               kecil;
                         dilaksanakan        oleh      Kawasan      Konservasi          •   Sekitar 10% pulau-
                         Inspektorat  II,  masih       Nasional;             c)             pulau kecil telah
                         terdapat  beberapa  hal       Memperkuat       sinergi             dimanfaatkan
                         yang               perlu      pengawasan  kawasan                  untuk berbagai
                         ditindaklanjuti, yaitu: a)    konservasi     perairan,             kegiatan ekonomi;
                         Ancaman      kerusakan        dan  keanekaragaman              •   KKP memiliki

                         ekosistem      kawasan        hayati  antar  K/L  serta            kewenangan
                         konservasi  yang  tinggi      pusat  –  daerah.  d)                oemberian izin dan
                                                                                            rekomendasi
                         akibat     pencemaran         Memberikan                           pemanfaatan
                         laut, kapal kandas dan        pembinaan         teknis             pulau-pulaukecil
                         destructive  fishing;  b)     kepada       Pengawas                (PP No. 5 Tahun
                         Jangkauan                     Perikanan  dan  Polsus               2021);
                         pengawasan  kawasan           PWP3K           tentang          •   KKP Memiliki Hak
                         konservasi, pesisir dan       pengawasan                           Atas Tanah berupa

                         pulau-pulau kecil tidak       konservasi;           e)             hak pakai di
                         sebanding        dengan       Meningkatkan      peran              beberapa PPK
                         jumlah  Polsus  PWP3K         serta       masyarakat               terluar yang
                         dan             Sarpras       dalam      pengawasan                potensial
                         pengawasan;           c)      konservasi;            f)            dikembangkan
                         Maraknya                      Mengembangkan
                         pemanfaatan      pulau-       Marine        Intelligent
                         pulau  kecil  dengan          untuk      pengawasan
                         perizinan         lintas      kawasan      konservasi
                         instansi;   d)   Belum        dan    pemberantasan
                         adanya       kesamaan         destructive  fishing.    g)

                         metode            untuk       Penguatan  koordinasi
                         perhitungan  kerugian         dan        harmonisasi
                         lingkungan        dalam       perundang-undangan
                         penyelesaian  sengketa        lintas instansi.
                         lintas instansi.

   50
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67