Page 57 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 57

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP


                  4.  PENGAWASAN  DAN  PENGENDALIAN  WILAYAH
                        PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL























                                                                                    tentang    Penyelesaian
                        Program Pengawasan dan
                        Pengendalian Wilayah Pesisir dan                            Sengketa        Wilayah
                        Pulau-pulau Kecil                                           Pesisir dan Pulau-Pulau
                                                                                    Kecil.       Sedangkan
                        Selama  Tahun  2023,          perizinan      berusaha       kegiatan  analisis  dan
                        dalam         mengawal        sektor        pelayaran,      tindak   lanjut    WP3K
                        program     pengawasan        namun      kandas      di     dilaksanakan      dalam
                        dan        pengendalian       wilayah          pesisir,     bentuk      operasional
                        wilayah    pesisir   dan      sehingga                      audit     ruang     laut;
                        pulau-pulau        kecil,     mengakibatkan                 sosialisasi  dan  bimtek

                        DJPSDKP            telah      kerugian     lingkungan       penyadartahuan  dalam
                        melakukan penanganan          sumber daya ikan dalam        pemanfaatan      sumber
                        sengketa        Wilayah       bentuk        kerusakan       daya kelautan; fasilitasi
                        Pesisir dan Pulau-Pulau       terumbu karang. Kondisi       dan          pembinaan
                        Kecil   (WP3K),    serta      tersebut          bukan       Pemerintah       Daerah
                        analisis   dan    tindak      merupakan                     dalam      pelaksanaan
                        lanjut      pengawasan        pelanggaran                   pengawasan  kelautan;
                        WP3K.                         administratif,     maka       pemantauan          atas

                        Kasus  sengketa  WP3K         proses  ganti  kerugian       pelaksanaan
                        yang ditangani DJPSDKP        dilaksanakan     dengan       pembinaan
                        sebanyak      2    (dua)      penyelesaian  sengketa        POKMASWAS;
                        pelanggaran,        yaitu     PWP3K       berdasarkan       pemantauan  atas  hasil
                        kandasnya kapal Sabuk         Pasal  64  dan  Pasal  65     pengawasan kepatuhan
                        Nusantara  62,  dan  TB       Undang-Undang  Nomor          pelaku  usaha  sektor
                        Hosana     III/BG   SMS       27  Tahun  2007  tentang      kelautan;          serta
                        Barito    214.    Kasus       Pengelolaan     Wilayah       koordinasi pelaksanaan
                        sengketa    ini   timbul      Pesisir dan Pulau-Pulau       pengawasan       sumber
                        karena    kedua    kapal      Kecil,  serta  PermenKP       daya kelautan.
                        tersebut      memenuhi        Nomor  28  Tahun  2020
                                                                                                                45
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62