Page 54 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 54

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

                             lingkungan  dan  mengganggu  perekonomian  masyarakat,  dan  memicu
                             timbulnya perselisihan antara warga yang pro dan kontra terhadap tambak,
                             sehingga  telah  menjadi  perhatian  publik,  dan  dimuat  dalam  berita  media
                             massa.  Adapun  upaya  yang  telah  dilakukan  Direktorat  Jenderal  PSDKP

                             melalui Stasiun PSDKP Cilacap, yaitu:
                             1)  Melaksanakan Pulbaket pada 21 September 2023, dan menindaklanjuti
                                  kasus tersebut dengan hasil, yaitu:
                                  a)  Melakukan  pemanggilan  dan  pemeriksaan  kepada  pemilik  usaha
                                      tambak  udang  yang  belum  membangun  IPAL  sesuai  standar  CBIB
                                      yang ditetapkan. Selanjutnya, Pelaku usaha tambak udang membuat
                                      Surat  Pernyataan  untuk  segera  membuat  IPAL,  kemudian  bila
                                      melanggar  Surat  Pernyataan,  maka  akan  dilakukan  penutupan

                                      operasional  sebagai  langkah  prefentif  terjadinya  pencemaran  di
                                      wilayah pesisir dan perairan pulau Karimunjawa.
                                  b)  Memastikan  bahwa  kegiatan  usaha  budi  daya  perikanan  sesuai
                                      sertifikasi CBIB, sampai dengan masa pemberlakuan perizinan usaha
                                      tambak  udang  diberikan  kesempatan  sampai  dengan  2  tahun
                                      kemudian  ditutup  tidak  ada  kegiatan usaha  tambak  udang,  sesuai
                                      Perda Kab. Jepara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang
                                      Wilayah Kab. Jepara Tahun 2023 s.d 2043.
                             2)  Inspektorat  Jenderal  memberikan  saran  melalui  telaah  kasus  atas
                                  penanganan dugaan pencemaran tersebut kepada DJPSDKP, yaitu:
                                  a)  Tindakan  pengawasan  oleh  Pengawas  Perikanan  dan/atau  Polisi

                                      Khusus  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  telah
                                      sesuai  dengan  amanat  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan
                                      Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2021  tentang  Pencegahan
                                      Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan
                                      Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya.
                                  b)  Pengambilan  dan  pengujian  sampel  ke  laboratorium  telah  tepat,
                                      namun parameter pengujian belum termasuk parameter BOD, Total
                                      Coliform,  dan  debit,  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri

                                      Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016
                                      tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
                                  c)  Usaha  tambak  udang  pada  wilayah  sekitar  Balai  Taman  Nasional
                                      Karimunjawa (BTNKJ) dan pengambilan air tambak oleh Pelaku Usaha
                                      menggunakan  pipa  dari  laut  belum  dilakukan  pengawasan  dalam
                                      rangka memastikan kesesuaian perizinan berusaha dan Persetujuan
                                      Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
                                  d)  Kegiatan  usaha  tambak  udang  di  Karimunjawa  dapat  dikenakan
                                      sanksi  administrasi  berupa  paksaan  pemerintah  (penghentian
                                      sementara  kegiatan/  penyegelan/penutupan  lokasi/pembongkaran

                                      bangunan)  apabila  pelanggaran  yang  dilakukan  menimbulkan:
   42
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59