Page 54 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

lingkungan dan mengganggu perekonomian masyarakat, dan memicu
timbulnya perselisihan antara warga yang pro dan kontra terhadap tambak,
sehingga telah menjadi perhatian publik, dan dimuat dalam berita media
massa. Adapun upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal PSDKP

melalui Stasiun PSDKP Cilacap, yaitu:
1) Melaksanakan Pulbaket pada 21 September 2023, dan menindaklanjuti
kasus tersebut dengan hasil, yaitu:
a) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pemilik usaha
tambak udang yang belum membangun IPAL sesuai standar CBIB
yang ditetapkan. Selanjutnya, Pelaku usaha tambak udang membuat
Surat Pernyataan untuk segera membuat IPAL, kemudian bila
melanggar Surat Pernyataan, maka akan dilakukan penutupan

operasional sebagai langkah prefentif terjadinya pencemaran di
wilayah pesisir dan perairan pulau Karimunjawa.
b) Memastikan bahwa kegiatan usaha budi daya perikanan sesuai
sertifikasi CBIB, sampai dengan masa pemberlakuan perizinan usaha
tambak udang diberikan kesempatan sampai dengan 2 tahun
kemudian ditutup tidak ada kegiatan usaha tambak udang, sesuai
Perda Kab. Jepara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kab. Jepara Tahun 2023 s.d 2043.
2) Inspektorat Jenderal memberikan saran melalui telaah kasus atas
penanganan dugaan pencemaran tersebut kepada DJPSDKP, yaitu:
a) Tindakan pengawasan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polisi

Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah
sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan
Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan
Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya.
b) Pengambilan dan pengujian sampel ke laboratorium telah tepat,
namun parameter pengujian belum termasuk parameter BOD, Total
Coliform, dan debit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
c) Usaha tambak udang pada wilayah sekitar Balai Taman Nasional
Karimunjawa (BTNKJ) dan pengambilan air tambak oleh Pelaku Usaha
menggunakan pipa dari laut belum dilakukan pengawasan dalam
rangka memastikan kesesuaian perizinan berusaha dan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
d) Kegiatan usaha tambak udang di Karimunjawa dapat dikenakan
sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah (penghentian
sementara kegiatan/ penyegelan/penutupan lokasi/pembongkaran

bangunan) apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
42