Page 50 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 50
Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023
Saran
Sehubungan dengan permasalahan pada pengenaan sanksi administratif
bidang perikanan termasuk pelaksanaan PIT, Inspektorat Jenderal telah
merekomendasikan DJPSDKP agar:
a. Melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan kasus
pelanggaran yang dilakukan oleh kapal penangkap dan pengangkut ikan izin
daerah.prosedur pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan.
b. Mengupayakan percepatan penyelesaian proses analisis dan pemeriksaan
pada tahapan pemanggilan, pemeriksaan, klarifikasi dan ekspose pada
dugaan pelanggaran dari analisis SPKP.
c. Menginstruksikan tertulis kepada Pengendali Operasi dan Tim Pelaksana
Operasi Pesawat Patroli agar melaksanakan operasi pesawat patroli sesuai
ketentuan.
d. Melakukan reviu prosedur dan ketentuan pengenaan sanksi adminitratif
sebagai dasar revisi keputusan Dirjen PSDKP Nomor 94 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan
Perikanan. pada dugaan pelanggaran dari analisis SPKP.
e. Mengintensifkan penagihan kepada pelaku usaha perikanan yang belum
melakukan kewajiban melunasi tagihan PNBP berupa denda adminitrasi agar
tidak menjadi PNBP Terutang.
f. Melakukan reviu prosedur dan ketentuan pengenaan sanksi adminitratif
sebagai dasar revisi keputusan Dirjen PSDKP Nomor 94 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan
Perikanan.
g. Mengintensifkan penagihan kepada pelaku usaha perikanan yang belum
melakukan kewajiban melunasi tagihan PNBP berupa denda adminitrasi agar
tidak menjadi PNBP Terutang.
38
