Page 45 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

(jenis atau harga); pengertian hari operasi secara lebih jelas dan per jenis
pelanggaran (tidak hanya berdasarkan keterangan, namun harus sesuai
dokumen pendukungnya); pengaturan mekanisme penanganan kapal, awak
dan dokumen setelah ditangkap sampai dengan dikenakan sanksi

administratif; pengertian harga patokan/acuan ikan yang berlaku; kriteria
sanksi pembekuan dan pencabutan izin; norma waktu pelaksanaan ekspose
paling lama 5 hari setelah laporan diterima; pengaturan kriteria ekspose
internal dan eksternal; serta pengaturan penggunaan istilah BAP dan Berita
Acara Permintaan Keterangan.
b. Usulan revisi penggunaan harga patokan/acuan ikan, serta rumus denda
administrasi dalam revisi PP Nomor 85 Tahun 2021.
c. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam negeri
agar dilakukan dengan prinsip ultimum remedium, yaitu mengedepankan

pengenaan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana sepanjang
pelanggarannya tidak mengandung unsur mala in se (suatu perbuatan yang
dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau
dilarang oleh undang-undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan
dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab).
d. Dalam pengenaan denda administratif pada Pasal 19 ayat (3) Permen KP
Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021
tentang Pengenaan Sanksi Administratif, khususnya terkait unsur “pelaku
usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan dan/atau kewajiban
perizinan berusaha”, sehingga perlu pengaturan lebih lanjut karena

berpotensi menjadi penafsiran subyektif.

Inspektorat Jenderal juga telah melakukan pendampingan dalam bentuk reviu
tunggakan PNBP, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas kepada
Kuasa Pengelola PNBP lingkup DJPSDKP bahwa sebanyak 6 (enam) pelaku usaha
perikanan di Tegal sesuai hasil ekspose Stasiun PSDKP Cilacap TA 2023 memiliki
kelayakan untuk melakukan pembayaran PNBP Terutang atas denda administrasi
melalui mekanisme angsuran sesuai ketentuan, yaitu:
a. Sebanyak 6 (enam) Pelaku Usaha Perikanan di Tegal sesuai Hasil Ekspose

Stasiun PSDKP Cilacap TA 2023 mengajukan keringan melalui mekanisme
angsuran.
b. Sebanyak 2 (dua) dari 6 (enam) pelaku usaha perikanan di Tegal (Sdr. Tarmin,
pemilik KM. Kinantan Kurmina Jaya, dan Sdr. Syahrudin, pemilik KM. Berkelana
2) mengajukan keringanan PNBP dalam bentuk pembebasan disebabkan dua
kapal mereka ikut terbakar pada tanggal 14 Agustus 2023 di PPP Tegalsari.
c. Hasil reviu diketahui bahwa dokumen pendukung yang telah sesuai dengan
persyaratan PMK Nomor 206/PMK.02/2021 dan hasil pengujian rasio likuiditas
memberikan keyakinan terbatas bahwa benar Wajib Bayar mengalami

33