Page 40 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

Kondisi Terkini

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023 tentang

Relaksasi Kebijakan pada Masa Transisi
Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur,
pelaksanaan penangkapan ikan terukur ditunda
pelaksanaannya sampai dengan 31

desember 2024, namun pelaksanaan sistem

penarikan PNBP pasca produksi sesuai dengan amanat PP 85
Tahun 2021 tetap harus dijalankan, untuk meminimalisir kebocoran pendapatan
dari pungutan hasil perikanan di tahun 2024. Inspektorat Jenderal telah mengkaji
potensi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan pasca produksi dan
kebijakan PIT yang membutuhkan pemecahan masalah segera, antara lain:
a. Dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam perikanan hanya dibagikan kepada
kabupaten, sedangkan wewenang daerah penangkapan ikan 0-12 mil dan
perizinan kapal penangkapan ikan berada di pemerintahan provinsi. Sesuai

dengan ketentuan, pemerintah provinsi sampai saat ini tidak mendapatkan
bagian dari dana bagi hasil tersebut. Permasalahan tersebut mendapat
tanggapan dan akan dikaji kembali oleh Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Keuangan dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
b. Pelabuhan Daerah yang ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan:
1) Belum memiliki struktur organisasi dan SDM, sehingga membutuhkan
bantuan SDM dari KKP untuk mengimplementasikan kebijakan PIT;
2) Memiliki keterbatasan anggaran operasional maupun anggaran
pengembangan pelabuhan;

3) Belum dilakukan serah terima ke Provinsi, sehinga biaya operasional tidak
dapat dianggarkan pada APBD.
4) Belum didukung dengan sarana pelabuhan yang memadai dan SDM yang
cukup;
5) Berjumlah banyak sehingga dikhawatirkan tidak optimal dan efisien, untuk
itu diperlukan evaluasi pada tahun berjalan.
c. Pungutan Hasil Perikanan sebesar 5% yang ditujukan untuk kapal dengan
ukuran kurang dari 30 GT dan beroperasi diatas 12 mil yang melakukan migrasi

perizinan Daerah ke Pusat dirasa masih memberatkan.

28