Page 36 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

besarannya, yaitu atas kapal
yang melakukan bongkar di PPS
Nizam Zachman dan PPN Muara
Angka di Provinsi DKI Jakarta,

serta PPP Tegalsari Kota Tegal,
PPN Pekalongan Kota
Pekalongan, PPP Klidanglor Kab.
Batang, PPP Bajomulyo Kab.
Pati, dan PPP Tasikagung Kab. Rembang di Provinsi Jawa Tengah;
5) Terdapat data produksi kapal yang melakukan bongkar di PPP Tegalsari
yang tidak tercatat oleh Enumerator; dan
6) Volume produksi yang dilaporkan di LPM lebih sedikit dibandingkan dengan

data produksi yang dicatat oleh Petugas Pendataan, yaitu atas kapal yang
melakukan bongkar di PPP Tegalsari dan PPP Klidang Lor.

d. Kelemahan Pengelolaan Fisik Aset (2.02.07)

Dalam menunjang kegiatan PIT, DJPT melalui Direktorat Kepelabuhanan
Perikanan telah merealisasikan Belanja Modal untuk meningkatkan prasarana
penunjang di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sebagai Pelabuhan
Pangkalan. Namun, Barang Milik Negara (BMN) hasil pengadaan Pendukung
PNBP Pascaproduksi belum seluruhnya dapat diusulkan Penetapan Status
Penggunaan disebabkan:
1) Aset Tetap Renovasi yang terbentuk dari Belanja Modal tersebut harus

ditransfer ke aset induknya;
2) Ketidaksesuaian jumlah NUP dengan pencatatan pada Laporan BMN;
3) Belum ada bukti kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
atas kendaraan roda tiga;
4) Aset yang terbentuk dari belanja penambah nilai belum dikapitalisasi ke
aset induknya.

24