Page 33 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

Permasalahan

Pengawasan terhadap implementasi Kebijakan PIT menunjukkan bahwa
terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi, yang dapat dikelompokkan
berdasarkan Kode Atribut Temuan sebagaimana mengacu pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN

RB) Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar
Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sebagai
berikut:

a. SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau
tidak ditaati (02.03.02)
Ketentuan yang telah ditetapkan belum seluruhnya berjalan secara optimal
dan ditaati, yaitu:
1) Nahkoda kapal di PPP Mayangan tidak melakukan pengisian
aplikasi e- logbook;
2) Aktivitas kapal di pelabuhan pangkalan khususnya PPP
Tasikagung tidak sesuai dengan data pelabuhan pangkalan seharusnya,
sehingga proses verifikasi tidak dapat dilakukan oleh Syahbandar dan
Petugas Pendataan Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan;
3) Kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha skema penarikan PNBP
Praproduksi yang berpangkalan di Pelabuhan Umum Benoa melakukan
alih muatan ke kapal pengangkut, belum melakukan pembayaran PNBP

dengan skema penarikan Pascaproduksi. Selain itu terdapat kapal
penangkap dengan izin daerah yang melakukan alih muatan ke kapal
pengangkut belum memiliki SIPI;
4) Rendahnya realisasi migrasi perizinan, antara lain disebabkan:
a) Umumnya masih menggunakan izin penangkapan ikan dari provinsi
(izin daerah) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun;
b) Enggan dipungut hasil perikanan pascaproduksi dan mendaratkan ikan
di pelabuhan yang telah ditentukan, serta khawatir tidak mendapatkan

alokasi BBM subsidi;
c) Keberatan dengan biaya pemasangan Vessel Monitoring System (VMS);
21