Page 35 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

bongkar di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap; dan b) adanya
selisih muatan ikan yang dilaporan dalam LPM oleh pemilik Kapal dengan
Petugas Pendataan, atas kapal yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN) Kejawanan;

2) Belum ada SOP rekonsiliasi antara petugas pendataan dengan
petugas perusahaan (telli sheet) sehingga terjadi perbedaan
data antara petugas pendataan (yang akan menjadi data di
PIPP) dan petugas pencatatat dari perusahaan (yang akan
digunakan sebagai data pengisian LPM);
3) Belum ada SOP pembayaran PHP mulai dari kedatangan kapal sampai
dengan pembayaran PHP dan perlunya mempertimbangakan kembali
jangka waktu pembayaran PHP selama 7 hari sejak kedatangan kapal
(berdasarkan STBLKK).

c. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat (2.01.01)

1) Tidak terdapat Petugas Pendataan di Pelabuhan UPTD
PPP Mayangan;
2) Data produksi yang dilaporkan oleh Petugas Pendataan
di PPP Tegalsari lebih rendah dibandingkan dengan data
produksi yang dilaporkan oleh Pemilik Kapal melalui

LPM. Kondisi tersebut disebabkan jumlah kapal yang
melakukan pendaratan hasil tangkapan relatif
banyak, sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berperan sebagai Petugas Pendataan
terbatas;
3) Perhitungan berat tiap jenis ikan oleh Nahkoda
belum dapat diyakini kebenarannya, disebabkan belum
seluruh kapal yang mendaratkan hasil tangkapan melakukan
pengisian hasil tangkapan pada aplikasi e-Logbook. Adapun terhadap
kapal yang telah melakukan pengisian hasil tangkapan pada aplikasi e-

Logbook dilakukan dengan metode perkiraan, yaitu atas kapal yang
melakukan bongkar di PPS Nizam Zachman dan PPN Muara Angka di
Provinsi DKI Jakarta, serta PPP Tegalsari Kota Tegal, PPN Pekalongan Kota
Pekalongan, PPP Klidanglor Kab. Batang, PPP Bajomulyo Kab. Pati, dan PPP
Tasikagung Kab. Rembang di Provinsi Jawa Tengah;
4) Validasi data produksi belum seluruhnya dapat diyakini sebagai data
pembanding data pada e-Logbook yang dilaporkan oleh pelaku usaha,
sehingga besaran PHP yang dibayarkan pelaku usaha tidak dapat diyakini

23