Page 41 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

PIT Pengawasan Program PIT Berbasis Kuota

Dalam mendukung
pelaksanaan Program PIT, Tidak memenuhi
perizinan berusaha
DJPSDKP telah melakukan memiliki Persetujuan
aktif dan tidak
Pengadaan Kapal
kegiatan pengawasan terhadap Perikanan (PPKP)
kepatuhan perizinan berusaha Tidak memenuhi Pelanggaran Daerah
ketentuan alih muat Penangkapan Ikan
(DPI)
bidang perikanan oleh pelaku
usaha, dan pengenaan sanksi
SANKSI
administratif terhadap ADMINISTRATIF
pelanggaran. Berdasarkan data
Tidak mendaratkan
hasil pengawasan dari ikan hasil tangkapan Penggunaan alat
di pelabuhan
pangkalan yang penangkap ikan yang
tidak diperbolehkan
DJPSDKP per 15 Desember ditentukan dalam
zona PIT
2023, diketahui telah ditangani
Tidak memasang dan
sebanyak 116 kasus mengaktifkan
transmitter
pelanggaran yang dilakukan
oleh pelaku usaha bidang Jenis Pelanggaran yang dijatuhi Sanksi Administrasi
perikanan termasuk
pelaksanaan PIT dan telah dikenakan sanksi administratif, antara lain: 1) Tidak
memenuhi perizinan berusaha aktif dan tidak memiliki Persetujuan Pengadaan
Kapal Perikanan (PPKP), 2) Pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan, 3)
Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak diperbolehkan, 4) Tidak memasang
dan mengaktifkan transmitter, 5) Tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di
pelabuhan pangkalan yang ditentukan dalam zona PIT, dan 6) Tidak memenuhi
ketentuan alih muat.
DJPSDKP telah memperkuat pengawasan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan dengan melibatkan peran UPT lingkup DJPSDKP melalui peningkatan
operasional Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, operasional speedboat
pengawas, serta peningkatan operasi pengawasan udara menggunakan Airborne
Surveillance, dan Pesawat Patroli untuk memberikan notifikasi dan memvalidasi
titik dugaan pelanggaran atas kapal-kapal nelayan, sehingga kapal-kapal
pengawas dengan cepat menuju titik kapal yang melanggar tersebut.

29