Page 58 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

Selain menangani Kesesuaian Kegiatan kegiatan pengawasan
kasus sengketa, serta Pemanfaatan Ruang yang bersifat quality
analisis dan tindak Laut (PKKPRL) yang assurance maupun
lanjut pengawasan tidak sesuai dengan consulting.

WP3K tersebut di atas, Rencana Tata Ruang Pengawasan dilakukan
DJPSDKP telah (RTR), Rencana Zonasi sebanyak 40 kali
melakukan kegiatan Kawasan Antar meliputi 3 (tiga) kali
pengawasan terhadap Wilayah (RZ KAW), kegiatan audit kinerja,
kepatuhan perizinan Rencana Zonasi dan 37 kali
berusaha sektor Kawasan Strategis pendampingan rapat
kelautan oleh pelaku Nasional Tertentu (RZ ekspose pengenaan
usaha dan pengenaan KSNT); 2) Pemanfaatan sanksi administratif.
sanksi administratif jenis ikan dilindungi Pengawasan dilakukan

terhadap pelanggaran dan/atau jenis ikan sebagai upaya
melalui tahapan yang tercantum dalam Inspektorat Jenderal
ekspose. Berdasarkan Appendiks CITES II untuk memberikan
data pengawasan dari yang tidak memenuhi keyakinan yang
DJPSDKP per tanggal perijinan berusaha; memadai bahwa
15 Desember 2023, dan 3) Pemanfaatan pengawasan dan
diketahui telah ruang pengendalian WP3K,
menangani sebanyak laut/pesisir/pulau- serta pengawasan
37 kasus pelanggaran pulau kecil tidak kepatuhan perizinan
yang dilakukan oleh dilengkapi perizinan berusaha bidang

pelaku usaha berupa berusaha/PKKPRL/Ijin kelautan, dan
pelanggaran perizinan Reklamasi. pengenaan sanksi
berusaha sektor Inspektorat Jenderal administratif oleh
kelautan dalam telah melakukan DJPSDKP telah
pemanfaatan ruang pengawasan pada dilaksanakan secara
laut di kawasan DJPSDKP dalam ekonomis, efisien,
pesisir, dan telah mengawasi kepatuhan efektif serta memenuhi
dikenakan sanksi atas perizinan berusaha azas ketaatan terhadap
administratif, antara bidang kelautan, dan peraturan perundang-

lain: 1) Pelaksanaan pengenaan sanksi undangan yang berlaku.
Persetujuan administratif melalui

Capaian Positif

Pengawasan yang dilakukan oleh DJPSDKP berupa pengawasan terhadap

kepatuhan perizinan berusaha bidang kelautan, penanganan sengketa, dan
pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran, hal ini tak lepas dari
dukungan Inspektorat Jenderal dalam mendorong penerapan aturan sanksi

46 administratif, memberikan masukan agar meminimalkan multi tafsir di lapangan,