Page 56 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 56

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

                   Kondisi Terkini


                   Direktorat Jenderal PSDKP telah mengawal          Petunjuk Teknis
                   implementasi  ekonomi  biru  KKP  melalui         Telah tersedia Petunjuk Teknis (Juknis)
                   pengawasan  Pengembangan  Perikanan               Pengawasan       Perikanan     Berbasis

                   Budidaya  di  Laut,  Pesisir  dan  Darat  yang    Risiko melalui Perdirjen PSDKP Nomor
                   Berkelanjutan.        Berdasarkan        hasil    6   Tahun     2021,    namun     masih
                   pengawasan       yang   dilaksanakan     oleh     diperlukan  kesamaan  pemahaman
                   Inspektorat II, masih terdapat beberapa hal       dalam  pengisian  form-form  dalam
                   yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:                Juknis  tersebut.  Terhadap  kondisi
                                                                     tersebut,      diperlukan       Bimtek
                   Rencana Pengawasan 2024                           implementasi     Juknis    Pengawasan
                   DJPSDKP       telah    menyusun      rencana      Perikanan Berbasis Risiko.

                   pengawasan  Tahun  2024,  antara  lain            Koordinasi Pemerintah Daerah
                   kegiatan  pengawasan  untuk  proses  lebih        Perlu  peningkatan  koordinasi  dengan
                   lanjut terhadap pelaku usaha pembudidaya          Pemerintah         Daerah        dalam
                   ikan  yang  terindikasi  melanggar,  namun        pelaksanaan  pengawasan  budidaya,
                   belum melalui tahap ekspose penanganan            khususnya       dalam      pemenuhan
                   pelanggaran.     Atas    kondisi    tersebut,     perizinan      dasar,      pemenuhan
                   diperlukan  rapat  ekspose  internal  Dit.        persyaratan  cara  budidaya  ikan  yang
                   PPSDP dan Dit. PP.                                baik     (CBIB),     dan      perizinan
                                                                     pemanfaatan ruang laut.
                   Penyelesaian kasus dugaan pencemaran
                   DJPSDKP       telah     melakukan      upaya      Jumlah Pengawas Perikanan
                                                                                                      upaya
                   penyelesaian  kasus  dugaan  pencemaran           Perlu       dilaksanakan    Pengawas
                                                                                      jumlah
                                                                     peningkatan
                   perairan dari kegiatan usaha tambak udang         Perikanan  dan  jumlah  UPT  lingkup
                   di Pulau Karimunjawa, yaitu: 1) Terlibat aktif    DJPSDKP
                   dalam rapat koordinasi yang difasilitasi oleh
                   Kemenkomarves,  KLHK,  Pemda  Jawa
                   Tengah  dan  Pemda  Jepara;  2)  Melakukan
                   inspeksi  lapangan  di  lokasi  tambak  udang
                   Pulau  Karimunjawa  bersama  Menteri

                   Kelautan  dan  Perikanan  dan  Direktur
                   jenderal      Perikanan      Budidaya;      3)
                   Berkoordinasi secara aktif kepada Pj. Bupati
                   Jepara  perihal  tindak  lanjut  inspeksi
                   lapangan  di  Pulau  Karimunjawa;  serta  4)
                   membantu proses penanganan pelanggaran
                   lebih lanjut.






   44
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61