Page 56 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

Kondisi Terkini

Direktorat Jenderal PSDKP telah mengawal Petunjuk Teknis
implementasi ekonomi biru KKP melalui Telah tersedia Petunjuk Teknis (Juknis)
pengawasan Pengembangan Perikanan Pengawasan Perikanan Berbasis

Budidaya di Laut, Pesisir dan Darat yang Risiko melalui Perdirjen PSDKP Nomor
Berkelanjutan. Berdasarkan hasil 6 Tahun 2021, namun masih
pengawasan yang dilaksanakan oleh diperlukan kesamaan pemahaman
Inspektorat II, masih terdapat beberapa hal dalam pengisian form-form dalam
yang perlu ditindaklanjuti, yaitu: Juknis tersebut. Terhadap kondisi
tersebut, diperlukan Bimtek
Rencana Pengawasan 2024 implementasi Juknis Pengawasan
DJPSDKP telah menyusun rencana Perikanan Berbasis Risiko.

pengawasan Tahun 2024, antara lain Koordinasi Pemerintah Daerah
kegiatan pengawasan untuk proses lebih Perlu peningkatan koordinasi dengan
lanjut terhadap pelaku usaha pembudidaya Pemerintah Daerah dalam
ikan yang terindikasi melanggar, namun pelaksanaan pengawasan budidaya,
belum melalui tahap ekspose penanganan khususnya dalam pemenuhan
pelanggaran. Atas kondisi tersebut, perizinan dasar, pemenuhan
diperlukan rapat ekspose internal Dit. persyaratan cara budidaya ikan yang
PPSDP dan Dit. PP. baik (CBIB), dan perizinan
pemanfaatan ruang laut.
Penyelesaian kasus dugaan pencemaran
DJPSDKP telah melakukan upaya Jumlah Pengawas Perikanan
upaya
penyelesaian kasus dugaan pencemaran Perlu dilaksanakan Pengawas
jumlah
peningkatan
perairan dari kegiatan usaha tambak udang Perikanan dan jumlah UPT lingkup
di Pulau Karimunjawa, yaitu: 1) Terlibat aktif DJPSDKP
dalam rapat koordinasi yang difasilitasi oleh
Kemenkomarves, KLHK, Pemda Jawa
Tengah dan Pemda Jepara; 2) Melakukan
inspeksi lapangan di lokasi tambak udang
Pulau Karimunjawa bersama Menteri

Kelautan dan Perikanan dan Direktur
jenderal Perikanan Budidaya; 3)
Berkoordinasi secara aktif kepada Pj. Bupati
Jepara perihal tindak lanjut inspeksi
lapangan di Pulau Karimunjawa; serta 4)
membantu proses penanganan pelanggaran
lebih lanjut.

44