Page 96 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 96

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023


                        •  SKPT Moa
                            Sampai  dengan  Minggu  ke-43  (periode  18-24  Desember  2023)  realisasi  fisik
                            pelaksanaan  sebesar  8,945%,  dari  rencana  fisik  pelaksanaan:  36,218%,
                            sehingga  terdapat  selisih  keterlambatan  antara  realisasi  fisik  pelaksanaan

                            dengan  rencana  sebesar  –27,273%,.  Rendahnya  realisasi  pekerjaan
                            dikarenakan terdapat demonstrasi masyarakat setempat dari awal kontrak s.d.
                            bulan  Juni  2023,  dan  kondisi  saat  ini  terdapat  kelangkaan  BBM  di  lokasi
                            pekerjaan,  Supply  material  kayu  untuk  bekisting  mengalami  keterlambatan,
                            dan kurangnya tenaga kerja di lokasi pekerjaan.


                        •  SKPT Sabang
                            Telah dilakukan penandatangan kontrak Pembangunan SKPT Sabang dengan
                            masa pelaksanaan tanggal 10 Oktober 2023 - 8 Oktober 2023, namun sampai
                            dengan saat ini pelaksanaan konstruksi belum dilaksanakan karena adanya
                            pengaduan  dari  masyarakat  yaitu  dari  Transparansi  Tender  Indonesia  Kota
                            Banda  Aceh  Nomor  09/TTI/X/2023  tanggal  3  Oktober  2023  yang  ditujukan

                            kepada PPK dan dari LSM SIKAB Nomor 108/SKB/BUPS.KKP/XI/2023 tanggal 13
                            November 2023 yang ditujukan kepada Biro Umum dan PBJ.
                            Perkembangan  saat  ini,  telah  terdapat  surat  dari  Inspektur  V  nomor
                            457/ITJ.5/TU.140/XII/2023 sebagai tindak lanjut Nota Dinas Kepala Biro Umum
                            dan PBJ nomor 2461/SJ.6/PL.440/XI/2023, tanggal 13 November 2023 dengan
                            kesimpulan akan dilakukan opsi pengakhiran pekerjaan sesuai dengan Syarat-
                            syarat Umum Kontrak angka 46 huruf a yaitu “penyimpangan prosedur yang
                            diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak” yaitu kesalahan prosedur oleh
                            Pokja PBJ dalam melakukan evaluasi penawaran pada saat pelelangan.



                         Saran


                            Atas permasalahan yang ditemukan pada kegiatan Pembangunan Prasarana
                         dan Sarana di dalam Kawasan Pelabuhan Perikanan SKPT, Inspektorat Jenderal
                         telah memberikan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

                          a.  PPK agar mengendalikan kontrak dengan mengoptimalkan sumber daya yang
                             ada antara lain Tim Teknis dan Tenaga Ahli dalam melakukan perhitungan
                             volume  pekerjaan  terpasang  sebagai  dasar  pembayaran  dan  mengatasi
                             keterlambatan pekerjaan, serta:
                             1)  Memberikan  teguran  tertulis  kepada  Konsultan  Pengawas  yang  lalai
                                  dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam melakukan perhitungan
                                  volume pekerjaan sesuai fisik di lapangan.
                             2)  Bersama Penyedia Pekerjaan dan Konsultan Pengawas agar melakukan

                                  perhitungan kembali volume pekerjaan terpasang dengan melampirkan
   84
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101