Page 92 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

Kondisi Terkini

a. Sehubungan dengan telah ditetapkannya
pelabuhan pangkalan untuk melakukan
penarikan PNBP pascaproduksi atas jenis

PNBP yang berasal dari pemanfaatan
sumber daya alam perikanan, maka guna
mendukung kegiatan tersebut telah
diterbitkan:
1) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor
19 Tahun 2023 tentang Penempatan dan Penugasan Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan;
2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 141 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengumandahan (Detasering) Pegawai DJPT;
3) Surat Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap terkait Pelaksanakan

Pengumandahan (Detasering) dalam rangka pelaksanaan Penarikan PNBP
Pascaproduksi di Pelabuhan Pangkalan.
b. Terkait dengan permohonan penggunaan tanah dan/atau bangunan oleh pihak
lain pada PPS Bungus belum memperoleh persetujuan prinsip yang
dikeluarkan oleh Direktur Kepelabuhanan Perikanan.
c. Terkait dengan kekurangan pembayaran atas Pelayanan Jasa PNBP kepada
Pengguna Jasa total senilai Rp223.554.239,25, pengguna jasa telah melakukan
penyetoran senilai Rp205.470.740,00;
d. Terkait dengan perubahan klasifikasi Rumah Negara telah dilakukan koreksi

atas perubahan kodefikasi Barang Milik Negara menggunakan mekanisme
Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk pada aplikasi SAKTI dan telah
dilaporkan ke dalam kodefikasi barang yang sesuai;
e. Satker telah membuat SOP Penyimpanan dan Penyetoran Pas Masuk Harian,
SOP Penyimpanan dan Penyetoratn Pas Masuk Wisata, SOP Pelayanan
Penyimpanan pada Unit Pendingin, Tata Terbib dan Tarif Penggunaan Cold
Storage, dan SOP Pelayanan Penggunaan Rumah Susun Sederhana Nelayan;
f. Satker telah menerbitakan Surat Pengumuman tentang Himbauan
Pembayaran Rekening Listrik Tepat Waktu kepada Pengguna Jasa;
g. Pelabuhan perintis telah menyusun rencana estimasi PNBP Tahun 2024-2026;

h. Satket telah memperhitungkan realisasi PNBP Wisata Bahari TA 2022 s.d.
Agustus 2023 sebagai rencana usulan target tahun 2024-2025;s
i. Satker telah memberikan Intruksi kepada Kepala Sub Bagian Umum agar lebih
cermat dalam melaksanaan perencanaan penggunaan dana PNBP.

80