Page 87 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

b. PNBP di Luar Pemanfaatan SDA Perikanan

Disamping hasil positif yang telah dicapai oleh DJPT dalam mencapai PNBP di
luar pemanfaatan SDA Perikanan, masih ditemukan beberapa permasalahan
yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dalam rangka mengotimalkan
PNBP, yaitu:
1) Kurang Pungut PNBP pada UPT Lingkup DJPT (1.03.01)

Terdapat kurang pungut penerimaan negara dan belum disetor ke Rekening
Kas Umum Negara senilai Rp223.554.239,25, yaitu:
a) Kurang Pungut Jasa PNBP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun
2021 senilai Rp187.587.655,00 atas Penggunaan Tanah dan/atau
Bangunan, Jasa Tambat Labuh, Jasa Kebersihan Kawasan, Jasa
Kebersihan Kolam, Jasa Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer dan Cold
Storage, dan Jasa Sewa Rumah Susun.
b) Kurang Pungut Sewa Rumah Negara senilai Rp15.712.618,00;

c) Belum dikenakan denda Keterlambatan senilai Rp20.253.966,25 atas
keterlambatan pembayaran Jasa Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan,
Penggunaan Ruang Pendingin, Freezer dan Cold Storage, Pelayanan
Dock, dan Pelayanan Tangki BBM.

2) Penyetoran Penerimaan Negara melebihi batas waktu yang
ditentukan (1.04.10)
Penyetoran PNBP tidak rutin disetorkan oleh Petugas Pemungut Jasa
Pelayanan setiap hari atau bahkan ada yang sampai terlambat 2 s.d. 3 hari.
Hal tersebut terjadi terutama pada saat hari libur atau tanggal merah dimana

Kantor Pos/Bank tidak beroperasi sehingga uang hasil jasa hanya disimpan
pada laci dengan kunci di loket petugas atau dibawa pulang oleh petugas

75