Page 86 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

Tidak tercapainya target tersebut antara lain disebabkan masih terdapat kapal
izin pusat dengan SIPI pra produksi belum berpindah ke pasca produksi,
migrasi kapal izin daerah ke izin pusat belum optimal, terdapat ketidakpatuhan
dari pelaku usaha antara lain: terjadi transhipment dari kapal pasca produksi

ke kapal pra produksi, dari kapal pasca produksi ke kapal izin daerah, kapal
mendaratkan ikan bukan di Pelabuhan Pangkalan, tidak melaporkan hasil
tangkapan, dan pelaporan data tangkapan ikan/produksi tidak akurat.
Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penarikan PNBP pasca produksi
menunjukkan bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut:

1) SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau
tidak ditaati (02.03.02)
a) Terdapat kapal yang berizin pasca produksi namun LPM belum
dilaporkan dan belum melakukan pembayaran PHP.
b) Pada aplikasi e-PIT ditemukan kelemahan terkait tarif PNBP yang

dikenakan, yaitu terdapat berat ikan dengan harga satuan 0 namun
terdapat nilai realisasi PNBP

2) Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur
atau keseluruhan prosedur (2.03.01)
a) Migrasi SIPI praproduksi menjadi pascaproduksi dilakukan pada saat
kapal melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut tanpa dinformasikan
oleh Syahbandar dan dikenakan pembayaran PNBP PHP pascaproduksi
saat mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan, sehingga pemilik kapal
tidak bersedia melakukan pembayaran PNBP PHP pascaproduksi;
b) Kapal tidak mendaratkan hasil tangkapan pada pelabuhan pangkalan
yang telah ditetapkan, namun mendaratkan ikan pada pelabuhan

tangkahan;
c) Terdapat selisih muatan ikan yang dilaporkan dalam LPM oleh Pemilik
Kapal dengan data Petugas Pendataan Pascaproduksi;
d) Belum tersedianya Syahbandar dan Petugas Pendataan di pelabuhan
UPTD Daerah yang ditetapkan sebagai Pelabuhan Pangkalan sehingga
pembongkaran kapal dengan mekanisme pascaproduksi tidak terpantau.

3) Kekurangan Penerimaan Negara (1.03.01)

a) Pemilik kapal belum melakukan pembayaran atas PHP pascaproduksi
yang telah ditagihkan dan belum dikenakan denda keterlambatan
sebesar 2%;
b) Kapal yang melakukan bongkar di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Mayangan pada periode pengawasan tanggal 6 s.d. 11 Maret 2023 belum
seluruhnya melakukan pembayaran PNBP PHP pascaproduksi.

74