Page 90 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

Saran

Sehubungan dengan kelemahan-kelamahan yang ditemukan dalam kegiatan
pengawasan terhadap pengelolaan PNBP lingkup DJPT Tahun 2023, Inspektorat
Jenderal telah memberikan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:
a. Direktur Perizinan dan Kenelayanan agar menyusun petunjuk teknis tata cara
verifikasi atas penghitungan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi yang
dilakukan oleh wajib bayar;
b. Direktur Kepelabuhanan dan Perikanan agar:
1) Menyusun mekanisme penugasan, penganggaran, dan kewenangan untuk
Syahbandar Perikanan dan Petugas Pengolah Data dalam melaksanakan

verifikasi terhadap kesesuaian pelaporan jenis dan berat ikan hasil
tangkapan di pelabuhan UPT Pusat dan UPTD Daerah;
2) Menyusun mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi bagi kapal
yang melakukan tambat/labuh di luar wilayah kerja dan pengoperasian
pelabuhan perikanan;
3) Menetapkan penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan
perikanan;
4) Menerbitkan persetujuan prinsip atas permohonan penggunaan tanah

dan/atau bangunan.
c. Menarik kekurangan pembayaran atas Pelayanan Jasa PNBP kepada Pengguna
Jasa total senilai Rp223.554.239,25 untuk selanjutnya di setorkan ke Rekening
Kas Umum Negara;
d. Mengenakan denda dengan jatuh tempo tanggal 5 pada bulan berjalan;
e. Melakukan perpanjangan perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan
sesuai ketentuan;

78