Page 88 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 88

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

                               pemungut jasa kemudian baru disetorkan pada hari kerja berikutnya saat
                               Kantor Pos/Bank buka.
                            3) Sistem pengendalian atas Pencatatan tidak akurat (2.01.01)
                               a) Syahbandar  menerbitkan  Surat  Tanda  Bukti  Lapor  Kedatangan  Kapal

                                  (STBLKK)  berdasarkan  laporan  dari  pengurus  kapal  tanpa  melakukan
                                  validasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal;
                               b) Pencatatan  atas  waktu  kedatangan  kapal  dari  Aplikasi  SIJAKA  dan
                                  TemanSPB  dengan  Rekapitulasi  Hasil  Inspeksi  Pendaratan  Ikan  belum
                                  sepenuhnya akurat;
                               c) Tidak ada alat pengukur/flow meter air pada saat melakukan pengisian ke
                                  tangki  air,  sehingga  tidak  diketahui  jumlah  air  terisi  dalam  kapasitas
                                  tangki air. Hal ini berpotensi penjualan air ke konsumen tidak diketahui

                                  secara pasti dan terukur;
                               d) Kebutuhan listrik untuk operasional Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)
                                  tidak  dapat  terukur,  hal  ini  dikarenakan  Kwh  meter  yang  digunakan
                                  menjadi  satu  dengan  Kwh  meter  kantor  administrasi,  sehingga
                                  pengendalian atas pengelolaan penjualan air terkait input-output dinilai
                                  masih lemah serta tidak dapat diperhitungkan efektivitas produksinya;
                               e) Rumah  dinas  dengan  luasan  96  m²  diklasifikasikan  sebagai  Rumah
                                  Negara Tipe D, seharusnya diklasifikasikan sebagai Rumah Negara Tipe B;
                               f)  Pemungutan  PNBP  pada  Pelabuhan  Perikanan  Perintis  belum
                                  diperhitungkan dalam penetapan target PNBP;
                               g) Perhitungan  potensi  pas  masuk  wisata  bahari,  belum  disusun  secara

                                  realistis  dengan  memperhitungkan  data  pendapatan  dari  pengunjung
                                  pantai dan/atau data historis Wisata Bahari Kejawanan (WBK).






















                            4) Sistem  Pengendaliaan  atas  Pelayanan  Penggunaan  Tanah
                               dan/atau bangunan  oleh Pihak Lain Tidak Sesuai Ketentuan
                               (2.01.02)
                               a) Pengguna  sewa  bangunan  yang  telah  berakhir  masa  penggunaannya
                                  belum melakukan perpanjangan perjanjian yang seharusnya diajukan 3

                                  (tiga) bulan sebelum masa berakhir perjanjian;
   76
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93