Page 89 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

b) Penggunaan tanah/lahan dan bangunan oleh pihak lain belum didukung
surat perjanjian serta tidak sesuai dengan surat perjanjian;
c) Pengguna Tanah dan Bangunan memperjanjikan kembali tanah dan
bangunan yang digunakan kepada pihak lain tanpa izin kepala pelabuhan.

5) Sistem pengendalian atas Mekanisme pemungutan,
penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan
negara tidak sesuai ketentuan (2.02.02)
a) Penggunaan Dana PNBP tidak sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-
748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal Persetujuan
Penggunaan Dana PNBP pada Kementerian Negara/Lembaga. Dana
PNBP digunakan untuk biaya perjalanan dinas, honorarium Petugas, dan
biaya potongan BPJS Ketenagakerjaan;

b) Tanggal batas pembayaran yang ditetapkan melebihi 5 hari setelah
tanggal kwitansi tagihan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan, yakni
jatuh tempo pembayaranpada tanggal 5 bulan berjalan;
c) Pengguna Jasa yang membayar pas masuk secara tunai tidak diberikan
karcis tanda masuk;
d) Pengurangan Nilai Tagihan Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam
menggunakan faktor pengurang belum sesuai ketentuan.

6) Satker belum memiliki SOP yang memadai untuk suatu
prosedur (2.03.01)

a) Serah terima pemakaian karcis pas masuk antar shift petugas
pelayanan/petugas keamanan tidak dilengkapi dengan Berita Acara serta
penyetoran uang pas masuk ke Bendahara Penerimaan tidak dilengkapi
dengan rincian nomor seri karcis yang terjual dan buku karcis yang sudah
terpakai;
b) Petugas pelayanan dock tidak melakukan pembukuan atas pelayanan
yang telah dilakukan;
c) Petugas tidak mencatat jumlah, jenis dan berat ikan, serta tidak
melakukan penelitian Nota Pembayaran dan mencatat penyerahan ikan

pada kartu jumlah Ikan yang disimpan dan nota pengambilan ikan pada
saat pengguna jasa melakukan pengambilan ikan. Penagihan PNBP atas
layanan penggunaan jasa coldstorage dan Air Blast Freezer (ABF)
berdasarkan pada laporan dari petugas jasa yang bertugas di lokasi
coldstorage secara lisan melalui media telepon dan tidak dilengkapi
dengan formulir Bukti Penerimaan Ikan, dan Tata Kelola Pelayanan Usaha
(TKPU) tidak menerbitkan nota tagihan atas penggunaan coldstorage dan
ABF yang disertai dengan tanda tangan petugas jasa dan Pokja TKPU.

77