Page 159 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang

Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan
Changes in Laws and Regulations That Significantly Affect the Company

Perubahan Peraturan P enjelasan Dampak terhadap Perusahaan
Penjelasan
Explana
tion
Changes to the Regulations Explanation Impact on the Company
Mengatur struktur organisasi dan manajemen
kepegawaian BUMD Air Minum, termasuk PAM 1. Penyesuaian Struktur Organisasi
JAYA. Tujuannya adalah untuk menciptakan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tata kelola yang profesional, transparan, dan 2. Pengelolaan Kepegawaian yang Profesional
3. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun akuntabel dalam penyelenggaraan layanan air 4. Penyesuaian Kebijakan Internal
2024 minum oleh BUMD.
Republic of Indonesia Minister of Regulates the organizational structure and 1. Adjustments to Organizational Structure
2. Professional Personnel Management
Home Affairs Regulation No. 23 of personnel management of BUMD Air Minum, 3. Increased Accountability and Transparency
2024 including PAM JAYA. The goal is to create 4. Adjustments to Internal Policies
professional, transparent, and accountable
governance in the provision of drinking water
services by the BUMD.
1. PAM JAYA perlu memastikan bahwa seluruh kegiatan
pengambilan dan distribusi air memiliki izin yang sesuai
dengan ketentuan baru.
2. Permohonan izin dilakukan melalui sistem Online Single
Submission (OSS) atau Sistem Informasi Perizinan Sumber
Daya Air jika OSS belum tersedia.
3. PAM JAYA harus menyesuaikan kegiatan usahanya dengan
prioritas penggunaan sumber daya air yang ditetapkan
dalam peraturan ini, seperti pemenuhan kebutuhan pokok
Penyederhanaan dan memperjelas proses dan kegiatan usaha lainnya.
perizinan penggunaan sumber daya air, serta 4. PAM JAYA akan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat
Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 memastikan pengelolaan sumber daya air yang terkait penggunaan sumber daya air dan harus melakukan
Tahun 2024 berkelanjutan dan efisien. penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang terkait
Minister of PUPR Regulation No. 2 Simplifies and clarifies the licensing process dengan kegiatan usahanya..
of 2024 for the use of water resources, and ensures 1. PAM JAYA needs to ensure that all water collection and
sustainable and efficient management of water distribution activities have permits that comply with the
resources. new provisions.
2. Applications for permits are made through the Online Single
Submission (OSS) system or the Water Resources Licensing
Information System if the OSS is not yet available.
3. PAM JAYA must adjust its business activities to prioritize water
resource use as stipulated in this regulation, such as meeting
basic needs and other business activities.
4. PAM JAYA will be under stricter supervision regarding the
use of water resources and must administer State Property
(BMN) impacted by its business activities.
1. Memberikan dasar hukum baru bagi PAM JAYA dalam
menghitung dan menetapkan tarif air minum secara lebih
transparan dan berkeadilan.
2. Menyesuaikan struktur tarif agar mencerminkan kemampuan
Mengatur tentang tata cara perhitungan dan bayar pelanggan dan biaya pokok penyediaan air.
penetapan tarif air minum bagi PAM JAYA. 3. Membuka ruang bagi PAM JAYA untuk mengusulkan
Regulasi ini menetapkan kebijakan umum penyesuaian tarif secara periodik, dengan mempertimbangkan
penetapan tarif, termasuk tarif batas atas dan inflasi, investasi, dan peningkatan cakupan layanan.
Peraturan Gubernur (Pergub) DKI batas bawah, serta mekanisme dan prosedur 4. Meningkatkan kepastian hukum dan legitimasi publik atas
Jakarta Nomor 37 Tahun 2024 perhitungannya. tarif yang diberlakukan.
DKI Jakarta Governor Regulation Regulates the procedures for calculating and 1. Provides a new legal basis for PAM JAYA in calculating and
(Pergub) No. 37 of 2024 setting drinking water rates for PAM JAYA. setting drinking water tariffs in a more transparent and
This regulation establishes general policies for equitable manner.
setting rates, including upper and lower limit 2. Adjusts the tariff structure to reflect customers’ ability to pay
rates, as well as calculation mechanisms and and the basic cost of providing water.
procedures. 3. Opens up space for PAM JAYA to propose periodic tariff
adjustments, taking into account inflation, investments, and
increased service coverage.
4. Increases legal certainty and public legitimacy over the tariffs
imposed.

LAPORAN TAHUNAN 2024 159 Annual Report 2024