Page 160 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi
P. 160
Performa 2024 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen
2024 Performance Management Report Company Profile Management Disccussion & Analysis
Perubahan Peraturan Penjelasan Dampak terhadap Perusahaan
enjelasan
P
Explanation
Changes to the Regulations Explana tion Impact on the Company
1. Mengakhiri masa 17 tahun tanpa penyesuaian tarif, yang
sebelumnya membebani keuangan PAM JAYA akibat tarif
yang tidak mencerminkan biaya riil.
2. Memberikan ruang fiskal dan finansial bagi PAM JAYA untuk
membiayai pengembangan infrastruktur, perluasan jaringan
perpipaan, serta peningkatan kualitas layanan.
3. Menjadi sinyal positif bagi investor dan mitra strategis bahwa
Merupakan turunan dari Pergub 37/2024 tarif air sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan objektif
dan menetapkan secara rinci tarif air minum dan kebutuhan operasional aktual.
yang berlaku bagi pelanggan PAM JAYA. Tarif 4. Memberi peluang bagi PAM JAYA untuk mengurangi
Keputusan Gubernur (Kepgub)
DKI Jakarta Nomor 730 Tahun baru ini mulai berlaku pada Januari 2025 dan ketergantungan terhadap subsidi Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta, karena peningkatan pendapatan dari tarif.
muncul dalam tagihan air Februari 2025.
2024 Derivative of Pergub 37/2024 and stipulates 1. Ends the 17-year period without tariff adjustments, which
DKI Jakarta Governor Regulation in detail the drinking water rates applicable to previously burdened PAM JAYA’s finances due to tariffs that
(Pergub) No. 730 of 2024
PAM JAYA customers. The new rates will come did not reflect real costs.
into effect in January 2025 and will appear on 2. Provides fiscal and financial space for PAM JAYA to finance
the February 2025 water bills. infrastructure development, expansion of the pipeline
network, and improvement of service quality.
3. Is a positive signal for investors and strategic partners that
water tariffs have been set based on objective calculations
and actual operational needs.
4. Provides opportunities for PAM JAYA to reduce its dependence
on subsidies from the DKI Jakarta Provincial Government, due
to increased revenue from tariffs.
Laporan Tahunan 2024 160 Annual Report 2024
