Page 9 - LAP PENGAWASAN 2023_ARIF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permendiknas no.22 tahun 2016 yang saat ini dirubah menjadi Permendikbudristek 16 tahun
2022 tentang standar proses mengamanatkan bahwa setiap guru wajib melaksanakan perencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran ,melakukan penilaian dan adanya pengawasan oleh

kepala sekolah/ madrasah dan pengawas satuan pendidikan. Guru merupakan salah satu variable
yang sangat menentukan mutu pendidikan di sekolah/ madrasah.Untuk itu pelaksanaan standar

prosesi harus dikawal oleh pemangku kepentingan yaitu pengawas sekolah/ madrasah .Karena hal ini

merupakan teknis pendidikan yang mendasar. Kinerja guru dan kepala sekolah/ madrasah mewarnai
kualitas pendidikan dan berujung pada mutu pendidikan di sekolah/ madrasah .Untuk itu peraturan –

peraturan yang telah ada wajib dikawal akan implementasi di sekolah/ madrasah
Salah satu unsur tenaga kependidikan yang dinilai penting dalam meningkatkan mutu

pendidikan adalah pengawas satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 revisi
kedua dari PP 19 Tahun 2005 tentang SNP pasal 39, disebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan

pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. Berdasarkan PP 74 Tahun 2008

tentang Guru Pasal 15 ayat (4) pengawas adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan
pendidikan berfungsi untuk melakukan tugas bimbingan dan pelatihan professional guru dan tugas

pengawasan. Sedangkan berdasar pada Permeneg PAN dan Rb 21/2010 tentang Jabfung Pengawas
Sekol;ah dan Angka Kreditnya Tugas Pokok Pengawas Sekolah/Madrasah adalah menyusun program

pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi program pengawasan, melatih dan
membimbing professional guru dan/atau kepala sekolah. Dalam Rangka menjamin perluasan dan

pemerataan akses peningkatan mutu dan inovasi, serta tata kelola pendidikan yang baik dan

akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu dan

profesionalisme pengawas yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan Kepala Kementerian
Agama Kabupaten Sampang seksi Pendidikan Agama Islam untuk memberikan layanan teknis

terhadap keberhasilan pendidikan di Tingkat SMP/SMA/SMK secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan.

Eksistensi pengawas sekolah/ madrasah dinaungi oleh sejumlah dasar hukum. Undang-

undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 dan PP No.19 Tahun 2005 adalah landasan hukum
yang terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional itu. Selaian itu secara tegas dikatakan

Laporan kepengawasan Ta. 2023_by:Syamsul Arif, S.Ag.M.Pd.I 1