Page 24 - MAJALAH RUSIP MEI - AGUSTUS 2022_Neat
P. 24
DPRD BANGKA GELAR RAPAT PARIPURNA RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN TERHADAP RAPERDA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2021
DAN PENYAMPAIAN KUA PPAS TAHUN 2023
PRD Kabupaten Bangka Jum'at (15/07/2022), DPRD kabupaten Bangka telah menyepakati Raperda ini
Dmenggelar rapat paripurna persetujuan terhadap untuk disahkan menjadi peraturan daerah, namun
Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelumnya perlu mendengarkan pendapat akhir dari
kabupaten Bangka tahun anggaran 2021 dan Paripurna fraksi-fraksi.
Penyampaian KUA PPAS Tahun 2023. rapat dipimpin Selanjutnya yaitu agenda rapat paripurna yang kedua
langsung oleh ketua DPRD ISKANDAR,S.IP dan adalah penyampaian rancangan kebijakan umum
dihadiri oleh Bupati Bangka MULKAN,SH,MH Wakil anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran
Ketua I MENDRA KURNIAWAN,A.Md, wakil ketua II sementara PPAS APBD kabupaten Bangka tahun
RENDRA BASRI,B.Sc serta FORKOPIMDA , Kepala anggaran 2023 yang menjadi dasar bagi perangkat daerah
Dinas,kantor, Camat, Lurah, Darma Wanita dan Insan dalam penyusunan RKA dan sekaligus menjadi dasar
Pers. penyusunan R-APBD Dan untuk mengetahui gambaran
Iskandar dalam sambutannya mengatakan bahwa umum terhadap KUA PPAS APBD kabupaten Bangka
berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan akan dijelaskan oleh Bapak Bupati Bangka.
perwakilan Provinsi kepulauan Bangka belitung nomor Bupati Bangka Mulkan,SH,MH menyampaikan bahwa
81.B/S-HP/XVIII.PPG/05/2022 tanggal 13 mei 2022 lalu, pada hari kamis, tanggal 30 juli yang lalu, Raperda tentang
perihal hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten
pemerintah kabupaten Bangka tahun anggaran 2021, Bangka tahun anggaran 2021 telah kami sampaikan.
bahwa dengan memperhatikan kesesuaian laporan kami menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang
keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, setinggi-tingginya kepada DPRD kabupaten Bangka yang
efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan Raperda tentang pertanggungjawaban
laporan keuangan pemerintah kabupaten Bangka tahun pelaksanaan APBD kabupaten Bangka tahun anggaran
2021 dinyatakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 2021, hingga akhirnya, hari ini alhamdulillah dapat
dan pada kesempatan ini kami sampaikan apresiasi disepakati untuk disahkan menjadi perda.
setinggi-tingginya karena pemerintah kabupaten Bangka kami telah mencatat masukan-masukan yang
sudah 8 (delapan) kali meraih predikat WTP tersebut, dan disampaikan oleh masing-masing fraksi, dan akan kami
sudah 6 (enam) tahun berturut turut sejak tahun 2016 jadikan bahan untuk perbaikan kita bersama. semoga apa
sampai dengan tahun 2021 kita mendapatkan opini WTP yang telah kita lakukan akan menjadi catatan amal
atas ini laporan keuangan dimaksud, semoga di tahun kebaikan bagi kita semua.. aamiin…aamiin…yarobbal
mendatang kita masih dapat mempertahankannya . alaamiin..
Dan atas dasar surat dari BPK tersebut, pada dasarnya
22 RUANG SUARA INFORMASI PARLEMENRUANG SUARA INFORMASI PARLEMEN Edisi Mei - Agustus 2022
RUANG SUARA INFORMASI PARLEMEN
