Page 96 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024

ZI I n t e g r i t a s

a
Z
n
o
Zona Integritas

Proses pembangunan Zona Integritas
terfokus pada 6 area, yaitu:
Area I Manajemen Perubahan
Area II Penataan Tatalaksana
Area III Penataan Manajemen SDM
Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Area V Penguatan Pengawasan
Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik

Pencanangan Keenam
Zona Integritas merupakan
area tersebut diharapkan dapat
komitmen bersama pimpinan dan seluruh menghasilkan sasaran aparatur Pengadilan
jajaran satuan kerja (satker) dalam rangka Agama Penajam yang bersih dan bebas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) KKN serta peningkatan kualitas pelayanan
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani publik.
(WBBM) di Pengadilan Agama Penajam.
Upaya membangun Zona Integritas di
Pengadilan Agama Penajam menjadi salah Pengadilan Agama Penajam kuat
satu satker yang telah siap untuk digaungkan agar kemauan untuk melakukan
membangun Zona Integritas di lingkungan perubahan menuju WBK dirasakan dan
Mahkamah Agung. Pencanangan dilaksanakan baik secara eksternal maupun
pembangunan Zona Integritas di Pengadilan internal, melalui website dan media sosial
Agama Penajam telah dimulai dengan Pengadilan Agama Penajam. Kemudian,
deklarasi/komitmen dengan cara sosialiasi terhadap pihak internal terus
menandatangani Pakta Integritas dan dilakukan setiap pertemuan-pertemuan
Komitmen Bersama oleh seluruh jajaran seperti apel Senin pagi dan Jumat sore,
Pengadilan Agama Penajam yang siap briefing layanan, rapat secara bulanan dan
membangun Zona Integritas sejak pada pemasangan banner di lingkungan kerja.
tahun 2021 dan tahun 2022. Upaya tersebut tak luput dari kerapihan
dokumentasi serta arsip digital melalui
Hal ini kemudian dipublikasikan secara luas foto, screenshot website, media sosial,
dengan maksud agar semua pihak termasuk hyperlink atau kliping koran.
masyarakat dapat memantau, mengawal,
mengawasi, dan berperan serta di dalam
pembangunan Zona Integritas, khususnya
dalam upaya pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.