Page 96 - LAKIN DIGITAL 2024
P. 96
Laporan Kinerja Tahun 2024 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Tahun 2024
dilakukan secara per triwulan dan 5. Tindak Lanjut/Pemanfaatan Laporan 2. Akuntabel mempertimbangkan kepentingan dan
mencapai 100% capaian. Dengan Kinerja Sebelumnya yang telah Pelaksanaan kegiatan penanganan kebutuhan semua pihak yang terkait.
demikian, pelaksanaan kegiatan dapat digunakan untuk perbaikan pada piutang dan koordinasi pelimpahan ke 5. Loyal
dikatakan konsisten dan terstruktur. indikator tersebut KPKNL telah dilakukan secara Pelaksanaan kegiatan penanganan piutang
c) Kemampuan dan Kompetensi SDM Jumlah penanganan piutang dengan akuntabel dan transparan. Kegiatan dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL telah
SDM yang terkait dengan kegiatan pendistribusian SPP BHP dilakukan ini telah dilakukan dengan dilakukan dengan loyalitas yang tinggi
Penanganan Piutang dan Koordinasi terhadap 96 Waba di tahun 2023 beserta mempertimbangkan kemampuan dan terhadap negara dan masyarakat. Kegiatan
Pelimpahan ke KPKNL telah koordinasi pelimpahan ke KPKNL kompetensi SDM yang terkait, serta ini telah dilakukan dengan tujuan untuk
menunjukkan kemampuan dan dilaksanakan per triwulan atau 4 kali telah dilakukan evaluasi dan meningkatkan pemasukan negara dan
kompetensi yang memadai. setahun. Tahun 2024 penanganan piutang monitoring secara teratur. meningkatkan kesadaran pengguna SFR.
Kemampuan dan kompetensi SDM dengan pendistribusian SPP BHP 3. Kompeten 6. Adaptif
telah mendukung keberhasilan meningkat menjadi 151 Waba dengan SDM yang terkait dengan kegiatan Kegiatan penanganan piutang dan koordinasi
pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat koordinasi pelimpahan ke KPKNL tetap penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL telah dilakukan secara
memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan per triwulan atau 4 kali pelimpahan ke KPKNL telah adaptif dengan perubahan kebutuhan dan
dilakukan secara efektif dan efisien. setahun. menunjukkan kemampuan dan kondisi yang terkait. Kegiatan ini telah
d) Ketersediaan Peralatan yang Peningkatan jumlah pendistribusian Surat kompetensi yang memadai. dilakukan dengan mempertimbangkan
Memadai Perintah Pembayaran (SPP) Biaya Hak Kemampuan dan kompetensi SDM perubahan kebijakan dan peraturan yang
Peralatan yang memadai mendukung Penggunaan (BHP) menunjukkan bahwa telah mendukung keberhasilan terkait.
dan memfasilitasi kegiatan kesadaran pengguna Spektrum Frekuensi pelaksanaan kegiatan. 7. Kolaboratif
Penanganan Piutang dan Koordinasi Radio (SFR) untuk memiliki izin SFR 4. Harmonis Kegiatan penanganan piutang dan koordinasi
Pelimpahan ke KPKNL, sehingga meningkat secara signifikan dari tahun ke Kegiatan penanganan piutang dan pelimpahan ke KPKNL telah dilakukan secara
kegiatan tersebut berhasil terlaksana. tahun. Peningkatan nilai Penerimaan koordinasi pelimpahan ke KPKNL kolaboratif dengan stakeholder terkait,
PNBP turut meningkatkan pemasukan telah dilakukan secara harmonis termasuk KPKNL dan pengguna SFR. Kegiatan
Kegiatan ini berdampak dalam negara, sehingga berkontribusi pada dengan stakeholder terkait, termasuk ini telah dilakukan dengan
meningkatkan kesadaran pengguna SFR kemajuan sektor telekomunikasi. KPKNL dan pengguna SFR. Kegiatan mempertimbangkan kepentingan dan
untuk memiliki izin SFR, meningkatkan 6. Implementasi filosofi nilai BerAKHLAK ini telah dilakukan dengan kebutuhan semua pihak yang terkait.
pemasukan negara melalui PNBP
1. Berorientasi Pelayanan
(Penerimaan Negara Bukan Pajak), Kegiatan penanganan piutang dan H. IKSK. 1.8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi pelimpahan ke KPKNL telah 1. Latar belakang, maksud, dan tujuan mengamanatkan penyelenggara wajib
pelaksanaan kegiatan penanganan
dilakukan dengan berorientasi pada Pelayanan publik menurut Undang- mengikutsertakan masyarakat dalam
piutang dan koordinasi pelimpahan ke
pelayanan kepada masyarakat, Undang nomor 25 tahun 2009 penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan ini
KPKNL, dan meningkatkan kemampuan
khususnya pengguna SFR. Kegiatan ini tentang Pelayanan Publik dan bertujuan untuk menyebarkan informasi
dan kompetensi SDM Loka Monitor SFR bertujuan untuk meningkatkan Peraturan Pemerintah nomor 96 tentang peraturan penggunaan SFR, prosedur
Mamuju dalam melaksanakan kegiatan
kesadaran pengguna SFR untuk berizin tahun 2012 tentang Pelaksanaan perizinan, dan pengenaan denda, serta untuk
penanganan piutang dan koordinasi
dan meningkatkan pemasukan negara Undang-Undang nomor 25 tahun mendapatkan umpan balik dari masyarakat
pelimpahan ke KPKNL.
melalui PNBP. 2009 tentang Pelayanan Publik tentang kualitas pelayanan publik yang
71 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju 72
