Page 2 - Dampak penjajahan Jepang
P. 2

Kebijakan Jepang











             06 July 2026                        SMADA NEWSPAPER                           HISTORY News

                           KEBIJAKAN JEPANG DI BIDANG EKONOMI





              EKONOMI


              Pendudukan  Jepang  di  Indonesia
              memiliki kesamaan dengan negara
              imperialis  lain,  dengan  semboyan
              "Negara      Makmur,      Militer    Kuat".
              Jepang ingin menjadikan Indonesia
              sebagai  basis  militer  dan  industri,
              mengendalikan  seluruh  aktivitas
              ekonomi       dan       mengeksploitasi
              sumber  daya  seperti  sandang,
              pangan,  logam,  dan  minyak  untuk
              kepentingan perang.





                                                             MENYITA ASET

                                                             Jepang menyita aset ekonomi penting seperti
                                                             hasil    perkebunan,       pabrik,     bank,     dan
                                                             perusahaan.  Kebijakan  yang  berfokus  pada
                                                             ekonomi perang menyebabkan banyak lahan
                                                             pertanian  terbengkalai,  yang  berujung  pada
                                                             krisis  pangan,  kemiskinan,  dan  kelaparan  di
                                                             masyarakat.

                     PENGAWASAN KETAT                                 SELF-SUFFICIENCY


             Jepang  juga  menerapkan  sistem                Agar  tidak  memberi  beban  kepada
             pengawasan  ekonomi  secara  ketat              pemerintah,       Jepang        menerapkan
             dengan  sanksi  pelanggaran  yang               kebijakan self-sufficiency. Maksud dari
             sangat berat. Pengawasan tersebut               kebijakan  ini  adalah  bahwa  wilayah-
             diterapkan  pada  penggunaan  dan               wilayah     yang     berada      di    bawah
             peredaran       sisa-sisa     persediaan        kekuasaannya harus dapat memenuhi
             barang.        Pengendalian          harga      kebutuhannya sendiri. Dampak negatif
             dimaksudkan         untuk      mencegah         kebijakan      ini   adalah      terputusnya
             meningkatnya harga barang                       hubungan ekonomi antardaerah
   1   2   3   4   5   6   7