Page 11 - SPM Dinkes 2020

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.

5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
a. Seksi Pelayanan Kesehatan;

b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT);
c. Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. DASAR HUKUM

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kota Blitar mempunyai

Landasan Hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan.

D. KEBIJAKAN UMUM

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pencapaian hasil
pembangunan kesehatan dan kecenderungan perkembangan permasalahan

pembangunan kesehatan maka ditetapkan Visi Kota Blitar sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah “Masyarakat

Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kota Blitar 2020 4